Polri Persilahkan Warga Sampaikan Aspirasi, Asal...

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 16 September 2021 15:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 16 337 2472393 polri-persilahkan-warga-sampaikan-aspirasi-asal-MAypFU272a.jpg Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono (foto: Sindo)

JAKARTA - Polri mempersilahkan kepada warga untuk menyampaikan aspirasinya selama tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini terkait dengan terbitnya telegram nomor STR 862/IX/PAM.3./2021 per tanggal 15 September 2021, soal pengamanan kunjungan kerja Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya kami sampaikan ke masyarakat bahwa jika ada yang mau sampaikan aspirasi, jangan sampai mengganggu ketertiban umum," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Upacara Korps Raport, Polri Punya 8 Jenderal Baru

Argo menyebut, terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat ketika adanya kunjungan kerja Presiden, kepolisian telah diinstruksikan untuk tidak reaktif dalam bertindak.

Dengan adanya telegram tersebut, Argo menekankan, polisi di setiap daerah tidak boleh asal bertindak apalagi melakukan pengamanan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi yang tidak mengganggu ketertiban umum.

Baca juga:  Polri: 73 Juta Orang Telah Divaksin Covid-19

"Jadi pada prinsipnya bahwa ini kegiatan yang ada yang sudah terjadi maka pak Kapolri memberi instruksi kepada jajarannya agar tidak terulang lagi. Tetap kami semua laksanakan dengan humanis dalam mengelola kepada masyarakat yang akan memberikan pendapatnya," ujar Argo.

Dalam surat telegram tersebut setidaknya ada beberapa instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Yakni;

1. Dalam setiap pengamanan kunker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu rekatif.

2. Apabila didapati masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang dibenarkan UU maka tugas pengaman hanya mengawal rombongan tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

3. Siapkan ruang bagi masyarakat atau kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik.

4. Apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakannya tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

5. Tegaskan kepada seluruh kasatwil bahwa kehadiran setiap pejabat VIP/VVIP di lokasi kunjungan wajib diamankan oleh petugas Polri mendasari SOP yang ada.

6. Persiapan unsur pengamanan secara profesional dan seimbang serta tidak under estimate sehingga sewaktu-waktu situasi berkembang dapat segera merespon.

7. Cermati setiap situasi yang berkembang sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan tindakan yang tepat.

8. Dalam pelaksanaannya agar senantiasa berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait lainnya.

"Itu yang diarahkan oleh bapak Kapolri berkaitan dengan setiap ada kunjungan Presiden ke daerah baik saat maupun pasca-kunjungan tersebut. Ini yang kami sampaikan kepada jajaran agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik" tutup Argo.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini