Menpan-RB Ungkap Ada PNS Bolos Setahun tapi Didiamkan

Dita Angga R, Sindonews · Kamis 16 September 2021 15:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 16 337 2472387 menpan-rb-ungkap-ada-pns-bolos-setahun-tapi-didiamkan-g1Fip9plna.jpg Menpan-RB Tjahjo Kumolo (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menjadi tanda masih rendahnya kinerja PNS.

Selain itu, aturan ini diterbitkan karena belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh para pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“Dengan keluarnya PP ini agar seluruh ASN dan PPK harus memahami bahwa ada penilaian masih rendahnya kinerja ASN dan rendahnya pimpinan dlm hal pengawasan terhadap ASN untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, lebih profesional dan memahami larangan-larangan yang ada,” katanya dalam keterangannya, Kamis (16/9/2021).

Dia mengakui selama ini PPK tidak maksimal dalam menjatuhkan sanksi. Sehingga pada akhirnya penjatuhan sanksi disiplin PNS dari berbagai instansi pusat maupun daerah harus melalui sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Baca juga: MenPANRB Ingatkan ASN: Jangan Terlibat Organisasi Terlarang dan Radikalis

Bahkan Tjahjo menyebut ada PNS yang membolos kerja selama satu tahun tapi didiamkan saja oleh PPK.

“Tidak maksimal karena kenapa sudah satu tahun tidak masuk kerja tidak langsung diambil tindakan. Harusnya seminggu tidak ada kabar langsung dicari sebabnya. Fungsi pengawasan yang harus dioptimalkan,” ujarnya.

Baca juga: Menpan-RB: ASN Harus Tegak Lurus Ikuti Pemerintah soal Penanganan Covid-19

Dia mengakui bahwa selain membolos ada beberapa pelanggaran disiplin yang masih dilakukan oleh para PNS. Dia menyebut rata-rata setiap bulannya ada 20 PNS yang harus dijatuhi sanksi karena pelanggaran disiplin.

“Saya sebagai Menpan-RB, setiap bulan dalam Sidang Bapek rata-rata mengeluarkan sanksi dan membuat surat keputusan kepada ASN di atas 20 orang, meliputi tidak ada izin meninggalkan tugas dalam waktu bervariasi, masalah radikalisme terorisme, korupsi, penggunaan dan pengedar narkoba,” jelasnya.

Ia pun menyebut dengan adanya PP tersebut, setidaknya PPK yang memberi sanksi awal diharapkan seragam dalam mengambil keputusan pertama dan meningkatkan fungsi pengawasan.

Baca juga: Aturan Baru Jokowi soal PNS, Tjahjo Kumolo Akui Setiap Bulan 20 PNS Diberi Sanksi

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini