5 Fakta Fatwa Haram Gay-Lesbian, Dianggap Kejahatan hingga Pelaku Sodomi Dihukum Mati

Mohammad Adrianto S, Okezone · Rabu 15 September 2021 20:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 15 337 2471712 5-fakta-fatwa-haram-gay-lesbian-dianggap-kejahatan-hingga-pelaku-sodomi-dihukum-mati-8dvT5zjyvV.jpg Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan fakta terkait fatwa mengenai LGBT. Pihak MUI juga menambahkan hukuman mati terhadap pelaku.

Berikut sejumlah fakta mengenai fatma terkait LGBT, sebagai berikut: 

1. Hukuman Mati Pelaku Sodomi

Fatwa MUI menyatakan sodomi merupakan tindakan haram dan merupakan dosa besar. Bahkan pelaku sodomi bisa dihukum mati.

"Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah). Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta’zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati," demikian fatwa tersebut.

2. Perilaku Gay-Lesbian Dianggap Menyimpang

MUI melanjutkan, bahwa perilaku menyukai sesama jenis dianggap menyimpang dan harus diluruskan.

"Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah)," jelas fatwa tersebut.

Baca juga: MUI Tangerang Sebut Petasan dari Kertas Alquran Bentuk Penistaan Agama

3. Hukuman bagi Tindakan Pencabulan

Lebih lanjut, MUI juga mengeluarkan fatwa soal pencabulan. Dalam fatwa tersebut, perilaku melampiaskan nafsu seksual kepada orang tanpa ada ikatan suami istri merupakan perilaku haram dan layak dihukum.

"Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nasfu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram," jelasnya.

4. Sudah Ada Sejak 2014

Keberadaan fatma mengenai perilaku penyimpangan seksual, tindakan sodomi, dan pencabulan sudah ada sejak tahun 2014, diatur dalam fatwa tersebut bernomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

5. Meminta Legislatif Menyusun Undang-Undang

MUI meminta pemerintah dan legislatif untuk mentusun perundangan yang melarang adanya perilaku menyimpang tersebut.

"DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:

a. tidak melegalkan keberadaan kamunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;

b. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani’ (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);

c. memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

d. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi."

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini