Menlu RI Tegaskan Politik Luar Negeri Indonesia Tak Mengajarkan Permusuhan

Agregasi VOA, · Rabu 15 September 2021 08:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 15 337 2471519 menlu-ri-tegaskan-politik-luar-negeri-indonesia-tak-mengajarkan-permusuhan-6gmpfWCAgZ.jpg Menlu Retno Marsudi (Foto : Kemenlu)

Dalam kesempatan itu Retno kembali menggarisbawahi relevansi politik luar negeri bebas aktif, dan membantah anggapan bahwa hal itu merupakan ketakutan pemerintah merespons isu rivalitas Amerika-China.

Indonesia Harus Lebih Aktif

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, yang juga hadir dalam acara itu, justru menunjukkan konsistensi dalam kebijakan politik luar negeri bebas aktif saat ini, meski ada kelemahannya. Menurut Hassan, Indonesia sudah teruji bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara yang mampu mengatakan tidak dan oleh sebagian negara posisi ini dihargai.

"Tapi kita juga mungkin harus lebih aktif sekarang. Aktif tidak hanya dalam proses dan prosedur tetapi lebih aktif dalam menyumbang pikir, konsep, dan ide. Itu sangat penting dalam diplomasi," ujar Hassan.

Pakar politik Dewi Fortuna Anwar menilai dalam tataran normatif, Indonesia memiliki modal yang cukup dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan sekaligus menggunakannya untuk menjalin relasi dengan negara-negara lain. Ia mengakui bahwa di jaman Soekarno, terjadi pelanggaran prinsip politik luar negeri bebas aktif karena Indonesia lebih dekat ke kiri. Sedangkan di era Soeharto Indonesia lebih cenderung ke kanan. Sekarang ini, Indonesia harus pintar memainkan politik luar negeri yang bisa menjembatani antara Amerika dan China.

"Antara ide dengan kemampuan riil. ini yang mungkin kita bermasalah. Kita kaya dengan ide, mampu menjalankan ide-ide tersebut, tetapi pada tingkat fungsional, kita masih kurang. Karena kapasitas kita masih kurang memadai," tutur Dewi.

Indonesia memiliki kantor perwakilan diplomatik di banyak negara, namun menurut Dewi yang harus dipastikan adalah apakah keberadaan perwakilan-perwakilan diplomatik itu mampu melaksanakan diplomasi yang lebih riil untuk kepentingan nasional. Ini yang selalu menjadi dilema dalam politik luar negeri Indonesia tukasnya.

Kritik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Dewi, adalah Indonesia hanya menekankan kepada diplomasi ekonomi, sehingga ini menjadikan politik luar negeri yang transaksional. Juga bahwa Indonesia sering terlalu cepat menandatangani komitmen tapi kurang ada tindak lanjut. Atau munculnya perselisihan di dalam negeri, misalnya soal perjanjian perdagangan bebas antara China dan ASEAN yang memicu penolakan di dalam negeri.

Dewi menyarankan Jika Indonesia ingin lebih mendapat manfaat dari kerjasama dengan negara lain, maka harus memperkuat modal di dalam negeri sehingga mendapat dukungan dan bermanfaat bagi konstituen domestik.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini