Satgas Covid-19: Pemberlakuan Ganjil Genap di Lokasi Wisata untuk Cegah Kerumunan

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 14 September 2021 20:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 14 337 2471329 satgas-covid-19-pemberlakuan-ganjil-genap-di-lokasi-wisata-untuk-cegah-kerumunan-W9QKHD7VJa.jpeg Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito (Foto: Satgas Covid-19)

JAKARTA - Uji coba protokol kesehatan pada lokasi wisata sudah dimulai sejak pekan lalu. Namun pada pekan ini selain ada penambahan uji coba lokasi wisata, pemerintah juga menerapkan sistem ganjil genap di lokasi sekitar wisata.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemberlakukan ganjil genap tersebut agar tidak terjadi kerumunan.

“Penerapan sistem ganjil-genap dari dan menuju lokasi wisata mulai hari jumat jam 12.00 sampai dengan hari Minggu jam 18.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan,” katanya dalam konferensi persnya, Selasa (14/9/2021).

Dia juga mengingatkan bahwa anak usia di bawah 12 tahun dilarang berkunjung ke lokasi wisata. Selain itu pengunjung wajib menggunakan aplikasi pedulilindungi.

“Operasional uji coba protokol kesehatan di tempat wisata juga akan terintegrasi dengan sistem pedulilindungi,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Investasi (Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada peningkatan mobilitas ke tempat wisata yang masif dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi di beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi oleh pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek. Sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut,” katanya.

Dimana peningkatan tersebut diperparah dengan tidak diterapkannya protokol kesehatan secara disiplin.

“Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi prokes saat ini masih banyak yang dilanggar,” tuturnya.

Selain itu juga tingkat keterisian hotel menunjukkan peningkatan. Misalnya saja tingkat okupansi hotel di Kawasan Wisata Pangandaran yang mendekati penuh. Hal ini berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan.

“Untuk itu Pemerintah Pusat terus mendorong agar Pemerintah Daerah memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM ini,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini