Dicatat LHKPN Miliki Kekayaan Rp958 Miliar, Ini Kata Wakil Camat Setiabudi

Ari Sandita Murti, Sindonews · Selasa 14 September 2021 10:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 14 337 2470951 dicatat-lhkpn-miliki-kekayaan-rp958-miliar-ini-kata-wakil-camat-setiabudi-uhke1BMFlA.jpg foto: ist

JAKARTA -Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK mencatat, Wakil Camat Setiabudi, Jan Hider Osland memiliki kekayaan sebesar Rp 958,6 miliar. Harta kekayaan ini membuat heboh di media massa dan sosial. Jan Hider pun membantah catatan tersebut.

(Baca juga: Nurhali Kepsek Berharta Rp1,6 Triliun, Miliki Tanah Warisan 80 Ribu Meter)

"Itu ketambahan nolnya tiga, mungkin Rp 956 juta," ujar Wakil Camat Setiabudi, Jan Hider Osland pada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Dia menjelaskan, dari daftar LHKPN, nominal Rp 956,6 miliar itu berasal dari harta kekayaan tanah dan bangunan seluas 356 meter persegi/200 meter persegi di Kabupaten/Kota Depok. Hanya saja, dia yakin jumlah tersebut merupakan kesalahan atau karena adanya human error saat proses memasukan data ke komputer terkait nilai tanah dan bangunan.

(Baca juga: Ini Penampakan Sekolah Tempat Nurhali Berdinas, Kepsek Tajir Berharta Rp1,6 Triliun)

Namun, dia tak bisa memastikan kesalahan input data itu berasal darinya ataukah KPK, hanya saja jika dia yang melakukan kesalahan seharusnya KPK melakukan klarifikasi padanya. Disamping itu, tanah dan bangunan miliknya seluas 356 meter persegi/200 meter persegi di Kabupaten/Kota Depok juga tidak mungkin nilainya Rp 956,6 miliar.

Jika benar, kata dia, itu artinya harga tanah permeter di Depok mencapai Rp 2,6 miliar, yang mana sangat tidak mungkin terjadi. "Itu tidak logis karena (harga tanah permeter) di Sudirman (kawasan Setiabudi) saja hanya Rp 100 juta permeter," tuturnya.

Dia menambahkan, sejatinya dia sudah mendatangi kantor KPK untuk mengklarifikasi sesaat setelah dia diberitakan memiliki harta kekayaan yang fantastis. Namun, karena pandemi covid-19 dia lalu diarahkan membuat klarifikasi lewat email.

"Katanya (kesalahan) tahun depan baru bisa diperbaiki, dalam LHKPN berikutnya,"pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini