Menko Luhut: Ganjil Genap Akan Diberlakukan di Lokasi Wisata Setiap Jumat hingga Minggu

Dita Angga R, Sindonews · Senin 13 September 2021 21:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 13 337 2470786 menko-luhut-ganjil-genap-akan-diberlakukan-di-lokasi-wisata-setiap-jumat-hingga-minggu-0FksoCC8bE.jpg Menko Marinves, Luhut Binsar (foto: istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Investasi (Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada kebijakan baru terkait dengan pembukaan lokasi wisata. Dimana untuk daerah-daerah lokasi wisata akan diberlakukan ganjil genap setiap hari jumat hingga minggu.

“Penerapan ganjil-genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 siang sampai dengan Minggu 18.00,” kata Luhut, Senin (13/9/2021).

Baca juga:  Uji Coba Ganjil-Genap di Puncak Bogor, 22.556 Kendaraan Diputarbalikkan

Hal ini dilakukan untuk mengurangi agar tidak terjadi penumpukan di daerah wisata. Sebagaimana yang terjadi di Pantai Pangandaran minggu lalu.

“Tujuannya untuk kita mengurangi kendaraan yang datang ke sana. Jadi supaya jangan seperti yang terjadi di kasus Pangandaran di minggu yang lalu. Dimana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya,” ungkapnya.

Baca juga:  Kemenhub Masih Kaji Penerapan Ganjil-Genap Permanen di Jalur Puncak Bogor

Pada kesempatan itu Luhut menyebut ada peningkatan mobilitas ke tempat wisata yang masif dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi di beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi oleh pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek. Sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut,” katanya.

Dimana peningkatan tersebut diperparah dengan tidak diterapkannya protokol kesehatan secara disiplin.

“Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi prokes saat ini masih banyak yang dilanggar,” tuturnya.

Selain itu tingkat keterisian hotel juga mengalami peningkatan. Misalnya saja tingkat okupansi hotel di Kawasan Wisata Pangandaran yang mendekati penuh. Hal ini berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan.

“Untuk itu Pemerintah Pusat terus mendorong agar Pemerintah Daerah memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM ini,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini