Pembekalan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020, Mendagri: Kurangi Belanja Aparatur

Dita Angga R, Sindonews · Senin 13 September 2021 16:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 13 337 2470624 pembekalan-kepala-daerah-hasil-pilkada-2020-mendagri-kurangi-belanja-aparatur-lyPEf7hrca.jpg Mendagri, Tito Karnavian (Foto: Kemendagri)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menekankan agar kepala daerah mengurangi belanja aparatur dan memperbesar belanja untuk layanan masyarakat. Hal ini disampaikan Tito saat memberikan pembekalan kepada kepala daerah hasil pilkada serentak 2020.

Adapun belanja aparatur diantaranya adalah yang kemanfaatannya hanya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah tetapi tidak untuk masyarakat luas. Misalnya saja administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada biaya perjalanan dinas.

“Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat,” katanya, Senin (13/9/2021)

Tito mengungkapkan bahwa pandemi covid-19 mengajarkan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) diarahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung untuk masyarakat secara umum. Hal ini terlihat dari selama pandemi begitu banyak kegiatan atau pertemuan yang dapat dilaksanakan secara virtual tapi tetap menghasilkan output yang produktif.

Menurutnya dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat dikurangi. Bahkan dia mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dapat dialihkan untuk penyelesaian persoalan di daerah masing-masing.

“Tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya misalnya kotoran sampah, upayakan buat tim (untuk) mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah,” ujarnya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah agar memperhatikan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Dia menekankan agar alokasi tersebut tak hanya bersifat formalitas tapi harus dijalankan dan disalurkan sesuai pos anggarannya. Dimana yang paling penting adalah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20%, kesehatan 10% minimal, itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi,” pungkasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini