Sosok Penting Gajah Mada Menggerakkan Politik dan Pemerintahan Majapahit

Avirista Midaada, Okezone · Sabtu 11 September 2021 07:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 10 337 2469616 sosok-penting-gajah-mada-menggerakkan-politik-dan-pemerintahan-majapahit-1n8LJ7b3Nw.jpg Mahapatih Gajah Mada (foto: ist)

KERAJAAN MAJAPAHIT merupakan salah satu kerajaan tersohor kala itu. Kebesaran Majapahit konon tak bisa dilepaskan kehadirannya Gajah Mada dengan siasat politiknya. Program politik pemerintahan Kerajaan Majapahit, maka yang sangat mempengaruhinya adalah kedudukan Gajah Mada dalam pusat pemerintahan Majapahit.

Gajah Mada dikisahkan pada buku "Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinannya" karya Enung Nurhayati, tidak hanya bekerja dalam pusat lembaga pemerintahan saja. Melainkan pula karena ia bekerja bagian-bagian dari lembaga itu untuk kemajuan kejayaan negeri dan rakyat.

Baca juga:  5 Raja yang Membawa Kerajaan Majapahit ke Puncak Kejayaan

Pemerintahan negara Majapahit mempunyai dua bagian pemerintahan, yaitu bagian daerah dan bagian pusat. Bagian daerah pemerintahan Majapahit baik yang berada di darat maupun di pesisir dilaksanakan oleh bupati dan patih. Selain itu ada juga raja atau ratu daerah yang melaksanakan tugas kekuasaan terhadap kecil di bawah wilayahnya, yaitu bagian bawah pemerintahan negara Majapahit dilaksanakan oleh para pejabat yang berada di wilayah pemerintahan desa.

Mereka menyusun peraturan-peraturan pemerintahan sendiri secara otonomi berdasar pada kepentingan peraturan wilayahnya sendiri. Tetapi, peraturan otonomi wilayah tersebut, disusun dengan tidak mengabaikan terhadap aturan pemerintahan daerah maupun pusat.

Baca juga:  Raja-Raja Majapahit Ternyata Keturunan Ken Arok, Pendiri Kerajaan Singasari

Sebab pemerintahan bawahan tersebut merupakan kaki tangan pemerintahan daerah, bagian pusat yang mesti bertanggungjawab terhadap aturan pemerintahan di atasnya. Bagian pemerintahan daerah ini merupakan bagian pemerintahan yang menghubungi antara pemerintahan pusat dan desa.

Pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan keadaan pemerintahannya terhadap pemerintahan pusat yang diketuai oleh Patih Gajah Mada. Jadi seluk beluk pemerintahan seluruh negara ditentukan oleh Patih Majapahit.

Para patih dan pembesar pemerintahan daerah dan bawahan menerima perintah dari Patih Majapahit dan memberikan laporan tentang keadaan pemerintahan - pemerintahan bawahan kepada Patih Gajah Mada. Penjelasan tentang kewajiban pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh para patih itu untuk melaporkan keadaan pemerintahan terhadap pemerintahan pusat.

Tercatat setiap bulan tanggal satu Caitra atau bulan pertama diadakan musyawarah besar di balai pertemuan di Alun - Alun Majapahit. Musyawarah ini dihadiri oleh seluruh petugas atau para menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan, yaitu para menteri tanda, gusti, pembantu raja, juru, buyut, akuwu, yang dari dalam kota atau pun dari luar kota, para aria dan pendeta.

Tujuan dilaksanakan musyawarah besar ini utamanya mendoktrin ajaran Raja Kapa-kapa yang telah menjadi garis panduan negeri. Isi sumber ajaran Raja Kapa-kapa ialah laku utama, dan mengelakkan kejahatan.

Dengan pelaksanaan musyawarah seperti itu, membuktikan bahwa antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian daerah telah membuat garis panduan negeri, yang mesti dilaksanakan oleh seluruh warganya sebagai peraturan bersama pemerintahan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini