Begini Konstruksi Korupsi Bupati Banjarnegara hingga Ditetapkan Jadi Tersangka

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 03 September 2021 22:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 03 337 2465938 begini-konstruksi-korupsi-bupati-banjarnegara-hingga-ditetapkan-jadi-tersangka-OIlpGvCcoD.jpg Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi proyek di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018. Ia disangka menerima fee proyek senilai Rp2,1 miliar.

Perkara rasuah itu diduga bermula saat Budhi dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2017-2022. Kemudian, pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy Afandi (KA), orang kepercayaannya, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Pesan Bupati Banjarnegara ke Warganya Usai Ditahan KPK

Kedy juga pernah menjadi Ketua Tim Sukses dari Budhi saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Kedy diminta untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

"Di pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20 % dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 % dari nilai proyek," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konpers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Setelah itu terjadi pertemuan lanjutan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan, di antaranya menaikkan HPS senilai 20 % dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 % untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 % sebagai keuntungan rekanan.

Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya,dan mengatur pemenang lelang.

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Ikut Sertakan Perusahaan Keluarganya dalam Lelang Proyek

Dalam prosesnya Kedy selalu dipantau dan diarahkan oleh Budhi. Penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar 12 huruf (i) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang tetang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga langsung melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021. KPK menahan Budhi di Rutan Gedung lama KPK Kavling C1, Jakarta Selatan. Sementara Kedy, ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sebelum ditahan, keduanya akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebagai pencegahan Covid-19.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini