Dua Mantan Anak Buah Juliari Divonis 7 dan 9 Tahun Penjara, KPK Apresiasi Hakim

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 02 September 2021 12:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 02 337 2464983 dua-mantan-anak-buah-juliari-divonis-7-dan-9-tahun-penjara-kpk-apresiasi-hakim-gMZptasErx.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap dua mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). Dua mantan anak buah Juliari Peter Batubara tersebut yakni, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, yang divonis 7 dan 9 tahun penjara terkait kasus korupsi Bansos Covid-19.

"KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim dalam perkara suap Bansos pada Kemensos RI Tahun 2020 dengan terdakwa Matheus Joko Santoso dan Ady Wahyono yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (2/9/2021).

Ali menilai, pertimbangan hingga amar putusan yang dibacakan majelis hakim terhadap dua mantan pejabat Kemensos tersebut telah mengakomodir seluruh uraian analisa yuridis dalam tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pun demikian terhadap besaran hukuman pidana.

"Demikian juga terkait penjatuhan pidana penjara dengan tetap adanya pembebanan pembayaran uang pengganti pada terdakwa Matheus Joko Santoso," kata Ali.

Sejauh ini, KPK belum menentukan sikap apakah menerima putusan hakim tersebut atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Ali mengatakan bahwa tim jaksa saat ini masih pikir-pikir dan akan menganalisa lebih jauh putusan hakim.

"Saat ini tim jaksa masih pikir-pikir atas putusan tersebut untuk memberi waktu menganalisa secara utuh dan lengkap terkait isi pertimbangan dari putusan majelis hakim dimaksud," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa dua mantan pejabat Kemensos, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi. Keduanya terbukti bersalah menerima suap terkait pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Baca Juga : Mantan Bupati Kuantan Singingi Bilang Pernah Setor Rp650 Juta ke Oknum Pegawai KPK

Hakim menjatuhkan hukuman dengan besaran pidana yang berbeda-beda terhadap keduanya. Terhadap mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso, hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp450 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain pidana pokok, Matheus Joko Santoso juga dijatuhkan hukuman tambahan yakni, berupa kewajiban untuk membuat uang pengganti sebesar Rp1.560.000.000. Apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman kurungan satu tahun dan enam bulan penjara.

Vonis hakim terhadap Matheus Joko Santoso tersebut diketahui lebih berat dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Di mana Sebelumnya, Matheus Joko Santoso dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan.

Sedangkan, mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bansos Covid-19, Adi Wahyono, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp350 juta subsidair enam bulan kurungan. Adi tak dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban bayar uang pengganti. Putusan hakim tersebut diketahui sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh tim JPU KPK.

Hakim juga mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) keduanya. Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dianggap hakim telah memenuhi persyaratan untuk menjadi JC.

Dalam perkara ini, Matheus Joko dan Adi Wahyono terbukti bersama-sama dengan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar.

Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Atas perbuatannya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini