KPK Bakal Kerahkan Satgas untuk Bantu Tangani Skandal BLBI

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 27 Agustus 2021 22:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 27 337 2462371 kpk-bakal-kerahkan-satgas-untuk-bantu-tangani-skandal-blbi-zjW63sDNk4.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menurunkan Satuan Tugas (Satgas) guna membantu menangani hak tagih negara dana skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK berharap bisa berkolaborasi dengan instansi aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan skandal BLBI.

"Saya baru merencanakan, mengusulkan, kalau boleh, kami ada beberapa satgas yang akan ikut di situ. Artinya kita kolaborasi antara Dirjen Kekayaan Negara, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sama-sama," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/8/2021).

Ia mengaku sempat diundang rapat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk membahas masalah skandal BLBI. Dalam pertemuan itu, Karyoto menarik kesimpulan bahwa sebenarnya, jika para obligor menyerahkan asetnya secara jujur, tidak akan ada tindak pidananya.

"Kalau memang obligor-obligornya ini jujur, menyerahkan berapa secara jujur, ya mungkin tidak akan tindak pidananya. Tapi kalau misalnya asetnya dimark-up, dan saat jual diturunkan harganya, nah ini adalah celahnya (pidana)," terangnya.

Karyoto meyakini dengan pelibatan KPK, Satgas BLBI yang terdiri dari sejumlah instansi akan semakin kuat untuk mengejar pemulihan kerugian keuangan negara akibat BLBI. Apalagi, ia menekankan, semua instansi penegak hukum punya kewenangan masing-masing dalam skandal BLBI tersebut.

"Kalau kejaksaan yang menagih kepada para obligor, kalau memang ada ya semua punya kewenangan untuk menangani, kalau ada banyak tinggal dibagi-bagi. Sampai saat ini baru mulai persiapannya, mulai baru pengumpulan-pengumpulan," katanya.

Kolaborasi antar instansi diperlukan sebab peristiwa pengucuran dana BLBI sudah terjadi cukup lama, yakni saat krisis keuangan pada 1997-1999 atau lebih dari 22 tahun silam. Untuk itu, diperlukan sumber daya yang mumpuni untuk mengejar piutang negara tersebut, termasuk dalam mengumpulkan data dan bukti.

"Mudah-mudahan kalau memang ada hal bagus untuk ditindaklanjuti berpotensi ada tindak pidana, saya rasa aparat penegak hukum akan melakukan tindakan hukum," katanya.

KPK diketahui pernah menangani kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung; pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Bahkan, Syafruddin sempat divonis 15 tahun pidana penjara di tingkat banding. Namun, dalam putusan kasasi, MA melepaskan Syafruddin lantaran menyatakan perbuatan yang didakwaan jaksa KPK bukan tindak pidana.

Atas putusan lepas Syafruddin tersebut, KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus SKL BLBI untuk tersangka Sjamsul dan Itjih.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini