Gabung Koalisi Pemerintah, Waketum PAN: Tidak Membahas soal Kabinet

Dimas Choirul, MNC Media · Kamis 26 Agustus 2021 01:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 26 337 2461220 gabung-koalisi-pemerintah-waketum-pan-tidak-membahas-soal-kabinet-KdXtBrpjnI.jpg Viva Yoga (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi angkat bicara mengenai kabar Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang ikut dalam perjamuan pimpinan partai politik berasama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (25/8/2021).

"Iya tadi ketua umum PAN, Bang Zulkifli Hasan didampingi sekjen mas Eddy Soeparno hadir di istana bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi," kata Viva kepada wartawan.

Ia menegaskan, partainya ikut dalam koalisi pemerintah. "PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," lanjutnya.

Kendati demikian, ia tidak memberikan keterangan detail ihwal alasan partainya ikut koalisi pemerintah. Dirinya menampik mengenai kabar pertemuan soal pembagian kabinet.

"Pertemuan tadi tidak berbicara soal kabinet. Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden. Tidak membicarakan soal kabinet," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi baru saja mengumpulkan ketua umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Ternyata, dalam pertemuan tersebut, ada parpol yang menjadi anggota baru koalisi yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca Juga : Rombongan Jokowi Disalip Ambulans, Kasetpres: Sudah Diperhitungkan Tak Ada Ancaman

Hal ini disampaikan Sekjen Partai NasDem Johnny Plate dalam konferensi pers yang digelar secara daring di rumah dinasnya di Widya Chandra, Rabu (25/8/2021) malam. Johnny menguraikan elite-elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk PAN yang disebutkan menjadi sahabat baru koalisi.

Menurutnya, bergabungnya PAN diharapkan semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini