Kasus Suap Bansos Covid-19, Eks Pejabat Kemensos Nangis Minta Dihukum Ringan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 20 Agustus 2021 19:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 20 337 2458666 kasus-suap-bansos-covid-19-eks-pejabat-kemensos-nangis-minta-dihukum-ringan-MIEoxf5WvT.jpg Eks pejabat Kemensos Adi Wahyono menangis minta dihukum ringan di kasus korupsi Bansos Covid-19 (Foto : MPI)

JAKARTA - Mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Sosial (Kemensos), Adi Wahyono mengaku bersalah terlibat suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Ia mengakui bahwa telah menjadi perantara suap untuk mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Hal itu diungkapkan Adi Wahyono saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (20/8/2021). Adi mengaku telah mencatut fee sebesar Rp10 ribu per tiap paket sembako atas arahan Juliari Peter Batubara.

"Atas arahan pak menteri pada waktu itu, saya hanyalah salah seorang yang mendapatkan perintah untuk kumpulkan fee Rp10 ribu. Selain saya, tim teknis menteri atasnama Kukuh Ary Wibowo juga mendapatkan perintah itu. Bahkan pada awalnya saya juga mendapatkan perintah itu dr Kukuh," beber Adi Wahyono.

Adi mengklaim sebenarnya dia tidak mengikuti proyek pengadaan Bansos Covid-19 sejak awal. Ia hanya meneruskan program yang sudah ada. Meski demikian, Adi mengetahui adanya aliran uang atau fee dari para pengusaha yang ikut tender proyek pengadaan Bansos Covid-19.

Ia menjelaskan, setiap penerimaan fee tersebut, salah satunya digunakan untuk keperluan operasional Juliari Peter Batubara. Ia berdalih bahwa uang yang diterimanya, bukan sesuatu yang salah. Sambil menangis, ia memohon kepada majelis hakim untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

"Sekali lagi saya mohon agar hukuman bisa dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya," ungkapnya sambil menangis.

Adi Wahyono kembali menangis meminta dikasihani oleh majelis hakim. Kepada majelis hakim, ia menceritakan bahwa hingga saat ini masih menjadi tulang punggung keluarga. Adi berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan perbuatan baiknya selama di Kemensos.

"Saya sampai saat ini masih jadi tulang punggung keluarga. Saya punya istri dan dua orang anak. Alhamdulilah anak saya yang pertama telah bekerja dan anak terakhir masih kuliah semester akhir," ucap Adi.

Diketahui sebelumnya, dua mantan Pejabat Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan anak buah Juliari Peter Batubara itu diyakini bersalah terlibat kasus dugaan suap terkait pengadaan Bansos Covid-19.

Jaksa menuntut agar keduanya dijatuhi hukuman dengan besaran pidana yang berbeda-beda. Terhadap Matheus Joko, jaksa menuntut agar dihukum delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan. Sedangkan terhadap Adi Wahyono, jaksa menuntut agar dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp350 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa meyakini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Matheus Joko Santoso bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp32,48 miliar.

Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Atas perbuatannya, jaksa menuntut Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono agar dikenakan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini