Diklat Bela Negara Selesai, Firli: Selanjutnya 18 Pegawai KPK Diajukan Pengangkatan ASN

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 20 Agustus 2021 11:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 20 337 2458346 diklat-bela-negara-selesai-firli-selanjutnya-18-pegawai-kpk-diajukan-pengangkatan-asn-mqwPE33W4H.jpeg Foto: Istimewa

JAKARTA - Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bela negara untuk 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berakhir hari ini. Ketua KPK Firli Bahuri berharap, 18 pegawai tersebut lulus diklat untuk dapat segera menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Agenda penutupan akan disertai dengan serah terima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bela negara dan wawasan kebangsaan kepada 18 Pegawai KPK," kata Firli melalui keterangan resminya, Jumat (20/8/2021).

Firli mengatakan, berdasarkan penilaian selama pelaksanaan Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Budi Sukmo Wibowo terpilih sebagai lulusan terbaik.

Selanjutnya, Sekjen KPK akan menindaklanjuti hasil diklat dengan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pengusulan 18 pegawai yang telah lulus Diklat Bela Negara dan wawasan kebangsaan untuk diangkat menjadi ASN.

“Prosesnya tentu KPK bekerja sama dengan Kemenpan RB dan BKN RI,” ujar Firli. 

Sekjen KPK akan menyiapkan surat surat ke Menpan RB tentang permintaan persetujuan formasi 18 pegawai untuk menjadi ASN di KPK.

Selanjutnya surat permohonan pengangkatan ASN dan penerbitan NIP untuk 18 pegawai KPK untuk menjadi ASN ke BKN RI.

“KPK melaksanakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Baca juga: KPK Telisik Pemberian Duit Berkedok Fee dari Berbagai Proyek di Pemkab Lampung Utara

Firli menjelaskan, awalnya terdapat 1.351 pegawai KPK yang mengikuti proses alih status sebagai ASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pada proses tersebut, 1.274 pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk menjadi ASN.

Dari jumlah yang lulus tersebut, 1.271 di antaranya telah dilantik sebagai Pegawai ASN pada tanggal 1 Juni 2021. Sementara pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi ASN, kata Firli, ada sebanyak 75 orang. 24 dari 75 orang itu dinyatakan masih bisa diberikan kesempatan untuk menjadi ASN.

"24 orang di antaranya telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dibiayai APBN KPK," beber Firli.

"Namun, hanya 18 pegawai yang bersedia mengikuti diklat kerja sama KPK dengan Kementerian Pertahanan yang diselenggarakan pada 22 Juli sampai 20 Agustus 2021," imbuhnya.

Dengan demikian, diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang diikuti oleh 18 pegawai KPK tersebut telah rampung dilaksanakan selama sebulan. Rangkaian kegiatan terakhir tersebut ditutup dengan mengikuti Caraka Malam Api Semangat Bela Negara.

"Kegiatan akan ditutup dengan kehadiran 100% peserta, walaupun di minggu awal pelaksanaan Diklat 3 orang sedang isolasi mandiri sehingga pada sebagian waktu harus berpartisipasi secara online," kata Firli.  

Lebih lanjut, Firli membeberkan bahwa setiap materi pendidikan dan pelatihan bela negara, para peserta didampingi perwira pengawas, pendamping bimsuh, dan perwira pendamping kelas dari pihak Universitas Pertahanan dan KPK.  

"Sepanjang 22 Juli sampai 20 Agustus 2021, 18 Pegawai sebagai peserta Diklat melakukan pembagian tugas sebagai komandan apel, penjaga waktu, dan koordinator penyampaian tugas sebagai penugasan dari Ketua Kelas untuk melatih kepemimpinan," ungkapnya.

Adapun, kata Firli, materi diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang diterima 18 pegawai KPK di dalam kelas yakni, nilai-nilai dasar bela negara; sistem pertahanan semesta. Kemudian, wawasan kebangsaan (4 konsensus dasar bernegara); sejarah perjuangan bangsa; pembangunan karakter bangsa; keterampilan dasar bela negara; serta identitas dan integritas nasional.

Sementara untuk kegiatan diluar kelas diisi dengan materi bimbingan dan pengasuhan; praktek baris berbaris; tugas individu; tugas kelompok; outbound/team building; serta olahraga berkelompok maupun mandiri.

"Tidak hanya menerima materi didalam kelas dan sejumlah kegiatan fisik untuk menjaga kedisiplinan dan kesehatan. Bimbingan mental rohani juga telah dilaksanakan dua kali, pertama berlokasi di Universitas Pertahanan dan kedua di Masjid Istiqlal," tutur Firli.

"Penyampai materi adalah Prof.Nazaruddin Umar selaku Imam besar Masjid Istiqlal, kegiatan tersebut diikuti oleh semua peserta baik muslim maupun non-muslim karena sifatnya universal. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan di area luar Masjid Istiqlal," sambungnya. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini