Share

Penyaluran Bansos Bermasalah, Risma Ungkap Data Tak Padu

Jonathan Nalom, MNC Media · Kamis 19 Agustus 2021 17:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 19 337 2458007 penyaluran-bansos-bermasalah-risma-ungkap-data-tak-padu-sugMYXLgI8.jpg Mensos Tri Rishamarini sidak pemberian bansos. (Foto : Ist)

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengatakan masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) terjadi lantaran adanya data yang tidak padu. Hal ini lantaran setiap Dirjen yang menyalurkan bansos memiliki data masing-masing.

“Jadi ada lembaga yang menangani data kemiskinan, yaitu Pusdatin di Kementerian 3. Namun kemudian missnya di tiap Dirjen yang mengeluarkan bantuan sosial itu masing-masing mempunyai data,” ungkap Mensos Risma dalam Webinar JAGA: Bansos Dipotong Kemana Harus Minta Tolong? pada kanal YouTube KPK RI, Kamis (19/08/2021)

Menurutnya, masalah data tersebut ditemui ketika dirinya meminta audit dari KPK, BPKP, dan BPK. Risma menambahkan, pada awalnya data penerimaan bansos tersebut terbagi menjadi empat, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi ada yang terima satu bantuan, ada yang terima tiga atau dua, macam-macam overlappingnya,” ujarnya.

Dalam data yang dipaparkan Risma, ia mengatakan kondisi pada data awal tersebut penerimanya mencapai 193.002.816. Adapun penerima tersebut terbagi dari DTKS sebanyak 106.092.193, BPNT 19.494.255, BST 10.604.339, dan PKH 56.812.029.

“Setelah itu ada temuan dari KPK bahwa data itu tidak padan dengan data kependudukan. Akhirnya kita padankan dengan data kependudukan, yang padan dari data kependudukan dari 193 juta itu menjadi 155 juta,” tuturnya.

Baca Juga : Risma Siapkan Rusun untuk PMKS dengan Harga Sewa Rp10 Ribu per Bulan

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Dari data 155 juta tersebut, pihaknya kemudian memetakan lagi kepada warga-warga mana yang boleh menerima bantuan ganda ataupun tidak. Hal ini menurutnya sesuai aturan yang berlaku.

“Dari situ kita petakan, sehingga kemudian bisa kita tidurkan sebanyak 21 juta sekian,” ujarnya

Lebih lanjut, Risma menjelaskan semenjak bulan April usulan data penerima bansos tersebut dikembalikan ke daerah. Hal ini juga sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Kemudian Risma menjelaskan adanya masalah bagi warga-warga terpencil yang juga rumit dalam pengumpulan. Hal tersebutlah yang ditegaskan Risma bahwa pengendalian data tersebut terus memerlukan perbaikan.

“Jadi memang keaktifan dari daerah sangat menentukan terhadap kualitas data,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini