Ketua MPR : UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Penyempurnaan Jangan Dianggap Tabu

Kiswondari, Sindonews · Rabu 18 Agustus 2021 12:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 18 337 2457200 ketua-mpr-uud-1945-bukan-kita-suci-penyempurnaan-jangan-dianggap-tabu-R2KBe2Vqno.jpg Bambang Soesatyo. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) bukan sebuah kitab suci. Karena itu, tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk mengubah atau menyempurnakannya lantaran konstitusi terus berkembang sesuai dinamika.

“Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci. Karenanya, tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah konstitusi akan terus berkembang sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakatnya,” kata Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi Nasional dan Hari Lahir MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Sebelum reformasi, kata Bamsoet, UUD sangat dimuliakan secara berlebihan, pemulihan itu terlihat dari tekad MPR untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen dan tidak berkehendak untuk melakukan perubahan. Kalaupun suatu hari ada keinginan untuk mengubahnya maka harus melalui referendum ketika itu, begitu penegasan ketetapan MPR (Tap MPR) Nomor 4 tahun 1983 tentang Referendum.

“Namun, seiring datangnya era reformasi di pertengahan 1998 muncul arus besar aspirasi masyarakat yang menuntut dilakukannya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR segera menyikapinya dengan terlebih dahulu mencabut Ketetapan MPR Nomor 4/1983 tentang referendum melalui Ketetapan MPR Nomor 8/1998,” ujarnya.

Baca Juga : Ketua DPD RI Ingatkan Pentingnya Koreksi Frasa Kalimat Dalam Pasal Konstitusi

Menurut mantan Ketua DPR ini, pencabutan Tap MPR itu memuluskan jalan bagi MPR hasil Pemilu 1999 untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan UUD 45. Demikian responsifnya MPR masa itu dalam menyikapi arus besar aspirasi masyarakat.

Bamsoet melanjutkan, responsivitas yang sama saat ini juga ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR yaitu, kehendak untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dan ini sudah ketiga periode MPR yang diamanatkan untuk melahirkan PPHN, dan belum juga berhasil mendorong masuknya PPHN sebagai bintang pengarah bangsa ini ke depan, agar bansga ini tidak berganti haluan terus menerus tiap pergantian kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah.

“Sehingga Indonesia ke depan tidak seperti menari poco-poco, maju 2 langkah mundur 3 langkah. Ada arah yang jelas kemana bangsa ini akan dibawa oleh pemimpinnya dalam 20, 30, 50 sampai 100 tahun yang akan datang,” tegasnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, walaupun kedudukan dan wewenang MPR sudah banyak berubah, ruh yang disematkan ke lembaga MPR oleh para pendiri bangsa tidak boleh hilang, yaitu ruh kedaulatan rakyat.

“MPR harus senantiasa mampu menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah, mengedepankan etika politik kebansgaan dengan selalu berusaha menciptakan suasana yang harmonis antarkekuasaan sosial politik dan antarkelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara,” tandas Bamsoet.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini