Sebut Penyaluran Bansos Tidak Merata, Menko PMK : Data Harus Disempurnakan

Jonathan Nalom, MNC Media · Rabu 18 Agustus 2021 08:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 18 337 2457062 sebut-penyaluran-bansos-tidak-merata-menko-pmk-data-harus-disempurnakan-ZAIBJUgwhl.jpg Menko PMK Muhadjir Effendy tinjau penyaluran bansos. (Dok Kemenko PMK)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Pusat. Pada sidak tersebut, Muhadjir masih menemukan penyaluran bansos tidak merata.

“Ini hampir terjadi di semua tempat slum daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi enggak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan," kata Muhadjir Effendy, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021)

Ia menyebutkan, penyaluran bansos yang tak merata disebabkan data tidak lengkap. Menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai tombak data lapangan harus dicermati dan disempurnakan. Hal ini untuk membuat penyaluran bansos menjadi akurat.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ujarnya.

Baca Juga : Menko PMK Ingatkan Pemda Jangan Tunda Ambil Vaksin di Gudang

Sebelumnya, Muhadjir mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut, di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). Ia mengatakan kasus-kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," ujarnya.

Muhadjir juga meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos agar segera menangani penyempurnaan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.

"Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini atau uji petik, di mana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan), tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini