Share

Angka Kematian Covid-19 Tak Digunakan untuk Sementara Hindari Distorsi Penilaian

Antara, · Rabu 11 Agustus 2021 20:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 11 337 2454252 angka-kematian-covid-19-tak-digunakan-untuk-sementara-hindari-distorsi-penilaian-2anGd0tdyR.jpg Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Juru Bicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan soal tak dimasukkannya angka kematian Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut Jodi, pemerintah bukannya menghapus data angka kematian, melainkan tak menggunakannya untuk sementara waktu guna menghindari distorsi atau kesalahan penilaian.

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Syarat Terbaru Perjalanan Internasional, Tak Bisa Sembarangan Masuk ke Indonesia!

Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga dilaporkan terlambat.

"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," ujarnya.

Data yang bias itu, menurutnya, menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. Namun demikian Jodi menambahkan data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari.

"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update," ujarnya.

Baca juga: Sejumlah Sektor Dibuka Saat PPKM Level 4 DKI Jakarta, Ini Daftarnya

Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.

"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," katanya.

Jodi menuturkan untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Baca juga: Penyekatan Dihentikan, Jasa Marga Kembali Berlakukan Contra Flow di Tol Dalam Kota

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis angka kematian Covid-19 di Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Jawa Tengah menjadi yang tertinggi dalam tiga pekan terakhir.

Tenaga ahli Kemenkes Panji Fortuna mengatakan bahwa berdasarkan analisis dari data National All Record (NAR) didapati bahwa pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime dan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.

NAR adalah sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Kemenkes.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Bertambah 1.579 Orang, Total 112.198

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini