Share

Tilep Bantuan Negara di Masa Pandemi, Ini Deretan Kasus Korupsi Bansos

Tim Litbang MPI, MNC Portal · Rabu 11 Agustus 2021 08:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 10 337 2453723 tilep-bantuan-negara-di-masa-pandemi-demi-ini-deretan-kasus-korupsi-bansos-mr535LgJ7T.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Selama pandemi Covid-19, banyak sektor yang terpuruk yaitu salah satunya sektor perekonomian. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup besar untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). 

Hingga kini, banyak ditemukan program bansos yang dikerahkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. Namun biasanya penyaluran bansos merupakan hal yang rentan berpotensi korupsi.

BACA JUGA: Periksa Juliari Batubara, KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Bansos

Hal tersebut tentunya dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan, yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Padahal seharusnya mereka sudah paham betul dengan berbagai sanksi tindak pidana korupsi yang dapat menjerat. Berikut kasus-kasus korupsi bansos:

1. Korupsi Bansos Juliari Batubara 

Usai terjerat kasus korupsi, bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dituntut membayar kerugian negara dengan pidana pengganti sebesar Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara. Dilansir dari laman resmi KPK, ia telah terbukti memerintah dan menerima fee pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar, setelah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

BACA JUGA: Pengacara Bupati Non-aktif Bandung Barat Ungkap Dalang Kasus Korupsi Bansos Covid-19, Siapa Ya?

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut pidana tambahan berupa hak politik dicabut selama 4 tahun, dan berharap agar ia dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun. Juliari telah dinilai melanggar Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Polres Malang Ungkap Korupsi Dana Bantuan PKH

Menurut informasi dari situs resmi Kemensos, pada (8/8/2021) Polres Malang mengungkap korupsi dana bansos, tepatnya dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Tangerang juga mengungkap kasus ini, yakni 2 orang pendamping PKH menjadi tersangka. Tersangka itu adalah seorang perempuan berinisial PT (28) warga Merjosari, yang melakukan modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada sekitar 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

Lantas dana bansos yang dikuasai tersangka dipakai untuk belanja kepentingan sendiri, seperti membeli laptop, televisi, hingga lemari es. Tersangka akhirnya dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga diancam hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara, serta denda paling banyak Rp1 miliar.

3. Korupsi Dana Bansos Rp 698 Juta di Kementerian Pertanian

Mantan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP3K Kecamatan Biau dan Sumalata berinisial NH dan HH, telah ditangkap Polres Gorontalo. Diketahui dari laman resmi Polda Gorontalo, kedua ASN ini terlibat kasus korupsi dana bansos Rp 698 juta di Kementerian Pertanian. Satu pihak rekanan pun juga ditangkap dalam kasus ini.

Ketiga tersangka melakukan korupsi pada program Gerakan Penerapan Penanaman Tanaman Terpadu atau GP-PTT padi di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara. Pada akhirnya mereka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, serta denda paling tinggi Rp 1 miliar.

4 . Ditetapkan oleh Kejari Tangerang, Kasus Korupsi Bansos Rp 800 Juta 

Telah ditetapkan dua tersangka kasus pemotongan uang bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah Kementerian Sosial, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang. Dua pelaku ini menjadi pendamping sosial yang membawahi empat dari total 12 desa di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Hasil penyelidikan menyatakan bahwa kerugian akibat penyalahgunaan dana PKH ini mencapai Rp 800 juta, yang merupakan total uang hasil pemotongan bansos selama dua tahun penyaluran PKH (2018-2019). Kasus ini bermula ketika seorang warga yang menjadi korban pemotongan bansos melapor. Kedua tersangka akhirnya terancam hukuman 15 tahun penjara.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini