JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi memaparkan disertasinya dalam sidang promosi doktor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (5/8/2021). Menurutnya, kehadiran ruang publik digital telah memberikan dampak dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam proses demokratisasi dan kontestasi ideologi politik gerakan Islam di Indonesia.
Adapun disertasinya membahas tentang ‘Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital’. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisa data hasil studi kepustakaan dan dokumentasi yang dihimpun dari website dan media sosial.
Adapun gerakan Islam yang menjadi objek kajiannya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), NU, serta Muhammadiyah.
Baca juga: Bina Jemaah Pusdiklat Dai, Wamenag: Warga Diharapkan Tidak Main Hakim Sendiri!
Dalam kajiannya, Zainut menemukan bahwa ruang publik digital telah memfasilitasi gerakan Islamis (HTI dan FPI) untuk memproduksi dan mendistribusikan wacana ideologi politik alternatif di luar batasan lembaga formal dan politik elektoral.
Menurutnya, meskipun pemerintah telah berupaya membatasi struktur peluang politik bagi kelompok tersebut, sebagaimana tercermin dalam kebijakan pembubaran HTI dan FPI, hal tersebut tidak menghalangi orgamisasi itu untuk memengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital.
"Dalam arena yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh pemerintah inilah, kelompok-kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran utama dalam membendung narasi radikal dan anti-sistem yang diembuskan oleh kelompok-kelompok Islamis, sambil terus berupaya mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai hasil konsensus bersama,” kata Wamenag Zainut dalam keterangannya dikutip Jumat (6/8/2021).
Baca juga: Wamenag: Kontribusi Ormas Islam Tentukan Wajah Masa Depan Indonesia
Menurutnya, FPI dan HTI ini berangkat dari pandangan bahwa akar keterpurukan umat Islam Indonesia bersumber dari penerapan ideologi sekuler barat. Oleh karenanya, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika tersebut adalah penegakan ideologi Islam dan penerapan syariah Islam secara komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pembingkaian wacana ideologi politik alternatif yang dikonstruksi oleh HTI dan FPI ini menunjukkan bahwa gerakan Islamis menggunakan bingkai identitas sebagai bingkai utama dalam memformulasikan masalah dan solusi umat Islam Indonesia,” jelasnya.
Guna mempropagandakan wacana ideologi politik alternatif tersebut, gerakan FPI dan HTI menggunakan internet dan media sosial secara kreatif dan produktif sebagai perangkat penjembatan bingkai dan perluasan bingkai. Tetapi, sambungnya, bingkai aksi kolektif yang disodorkan oleh gerakan Islamis harus berhadapan dengan bingkai aksi tandingan yang disodorkan oleh organisasi Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah.
“Kedua ormas Islam ini secara kreatif dan produktif melakukan pembingkaian tandingan di ruang publik digital untuk melawan narasi radikal dan anti-sistem yang diembuskan oleh kelompok Islamis. Sekaligus menegaskan posisi ideologis dan komitmen mereka terhadap Pancasila dan NKRI," ungkapnya.
