Saat Sri Sultan HB IX Hibahkan 6 Juta Gulden Ketika Keuangan Indonesia Terpuruk

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 06 Agustus 2021 08:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 05 337 2451618 saat-sri-sultan-hb-ix-hibahkan-6-juta-gulden-ketika-keuangan-indonesia-terpuruk-yr5JFfiR6c.jpg Sri Sultan Hamengkubuwono IX (foto: Gahetna.nl)

AWAL kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat buruk. Kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda pun membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana.

Di tengah keterpurukan bangsa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghibahkan anggaran 6.000.000 Gulden kepada pemerintah Indonesia untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintah lainnya.

Baca juga:  Kisah Ratu Belanda Juliana Bersahabat dengan Sultan Hamengkubuwono IX, Satu Kampus di Leiden

Bapak Pramuka Indonesia itu begitu peduli dan rela mengorbankan harta miliknya demi kelangsungan hidup Indonesia. Bahkan, karena Indonesia tak punya apa-apa, maka seluruh pembiayaan pemerintahan ditanggung oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Ada kisah menyebutkan, saat itu Soekarno menyuruh stafnya untuk menyiapkan kuitansi sebagai tanda utang, tetapi Sri Sultan HB IX menolak. Dengan modal tersebut, Soekarno-Hatta sukses menjalankan roda pemerintahannya, terus hidup, tumbuh dan semakin kuat. Sampai sekarang. Hal itu dikutip dari jogjaprov.go.id, dengan judul "4 Januari, Heroiknya Jogja Selamatkan Indonesia".

Baca juga:  Kisah Rampogan Macan, Harimau Jawa Diadu dengan Banteng dan Prajurit Keraton

Kejadian itu terjadi di saat pemerintahan baru Indonesia yang baru berjalan tiba-tiba dihadang rintangan dengan datangnya Belanda yang ingin kembali berkuasa. Belanda rupanya tidak ingin melepaskan Indonesia begitu saja, baik secara diplomatik maupun militer. Berbagai macam teror ditebar. Bahkan ada pula upaya penculikan Presiden Soekarno beserta pejabat negara lainnya.

Pendeknya, kalau tidak segera diambil langkah cepat dan tepat, bukan tidak mungkin nasib Indonesia akan tamat. Bak bunga layu bahkan sebelum sempat berkembang. Tiba-tiba dari Jogja datang kabar gembira. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, menawarkan diri menjadi ibukota. Tanpa pikir panjang karena memang tidak banyak pilihan, Soekarno-Hatta setuju.

''Kami setuju (pindah) ke Jogja,'' begitu kira-kira respon Soekarno-Hatta, kala itu.

Maka disusunlah skenario untuk mengungsikan jajaran pemerintahan RI ke Jogja. Taktik pun disusun. Mengingat seluruh penjuru telah diawasi ketat oleh Belanda dan sekutunya, cara yang paling aman yaitu mengunakan kereta.

Baca juga:  Pandemi Covid-19, Labuhan Merapi Hanya Diikuti "Abdi Dalem" Keraton Yogyakarta

Tanggal 3 Januari 1946 jelang tengah malam, rombongan bergerilya melakukan berbagai cara agar kereta dapat berangkat dengan aman ke Jogja. Tanggal 4 Januari 1946 kereta dengan selamat tiba di Stasiun Tugu disambut Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, Panglima TKR Jenderal Soedirman dan pejabat lain beserta rakyat. Rombongan bergerak menuju Gedung Agung.

Yogyakarta terbukti menjadi tempat yang sangat strategis untuk terus menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia. Tidak berlebihan, karena Yogyakarta saat itu memang satu-satunya kota dengan tata pemerintahan yang terkoordinasi baik dan tertata rapi.

Posisi Sultan Hamengkubuwono saat itu sangat kuat, maka Belanda tak pernah mengutak-atik dan mengganggu sultan. Bahkan pasca-perundingan Renville dan Agresi Militer ke-2, saat Belanda mengasingkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir ke Pulau Bangka, Sultan tetap berada di Yogyakarta. Pemerintah Belanda saat itu sangat menghormati kekuatan dan pengaruh Sultan.

Tak aneh kalau Soekarno pernah berkata, lantang, ''Djogjakarta termasyhur karena jiwa-jiwa kemerdekaannya, hidupkanlah terus jiwa-jiwa kemerdekaan itu!".

Perlu diketahui, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang tentara yang berdinas sebagai prajurit TNI AD dan berpangkat Letnan Jenderal.

Baca juga:  Kuatnya Komitmen Keraton Yogyakarta Saat Penyebaran Islam di Tanah Air

Sebagai prajurit TNI, jenderal bernama lengkap Gusti Raden Mas Dorodjatun Hamengkubuwono IX yang terlahir pada 12 April 1912 itu pernah berjibaku berjuang mempertahankan kemerdekaan di masa-masa sulit setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Sejumlah pertempuran yang pernah dilakoni sang tentara yang berdinas pada 1945-1953 itu antara lain, memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, Revolusi Nasional Indonesia, Agresi Militer Belanda II serta Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Kesemuanya dihadapi dengan kemenangan dan tercatat dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Tak berhenti di situ, Sultan Yogyakarta yang dinobatkan pada 18 Maret 1940 dengan gelar "Ngarsa Dalem Sampéyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono Sénapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga ing Ngayogyakarta Hadiningrat" itu juga adalah yang pertama kali memilih berseberangan dengan Penjajah Belanda dan kuat memperjuangkan dan mempertahankan kemeredekaan Indonesia.

Sultan pun pernah ditunjuk Presiden Soekarno saat itu untuk menjadi penjamin keamanan bagi tentara Belanda yang sedang memindahkan pasukannya dari Yogyakarta atas kesepakatan yang diperoleh dari Perjanjian Roem Royen.

Kian terdesak pada 27 Desember 1949, Belanda lalu menyerahkan kedaulatan di Istana Merdeka Jakarta yang saat itu adalah Istana Rijkswik. Pada saat sama, juga dilakukan penyerahan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diterima Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Pemerintahan RIS kala itu.

Karier dan perjuangannya yang dilakukan pada masa-masa perjuangan sebelum dan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 telah memberikannya jalan baginya mendapatkan sejumlah jabatan.

Sebelum diangkat menjadi Wakil Presiden ke 2 di era Presiden Soeharto pada 23 Maret 1973–23 Maret 1978, Bapak Pramuka Indonesia peraih penghargaan Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) pada tahun 1973 itu juga pernah berkiprah sebagai menteri.

Sejumlah kementerian yang pernah dijejakinya sejak era Soekarno hingga Soeharto yaitu, Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri Indonesia (Menko Ekuin) Kabinet Pembangunan I sejak 25 Juli 1966–29 Maret 1973 pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto. (din)

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini