Moeldoko Tegaskan KSP Tidak Antikritik

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 05 Agustus 2021 07:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 05 337 2451110 moeldoko-tegaskan-ksp-tidak-antikritik-pZ5Rfaqatx.jpeg KSP Moeldoko (Foto: Okezone)

Moeldoko juga menambahkan bahwa program KSP Mendengar menjadi salah satu komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak anti-kritik. Program ini pun bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, buruh, pelaku usaha kecil, dan lain sebagainya.

“Salah satu persoalan penyelenggara negara adalah kuat tidaknya mereka untuk dikritik. Melalui KSP Mendengar kita buktikan bahwa kita tidak anti kritik,” kata Moeldoko.

Kepala Staf juga menyampaikan bahwa perkembangan dan prestasi Indonesia dalam mewujudkan Open Government ini perlu untuk ditunjukkan ke dunia.

Ia pun berharap agar program-program baik yang telah dijalankan bisa menjadi model bagi Kementerian dan Lembaga lainnya dalam mewujudkan transparansi dan pendekatan yang lebih humanis ke masyarakat.

Baca juga: Percepat Reforma Agraria, RI Sulap Kawasan Hutan Tak Produktif

Sebagai informasi, indonesia merupakan salah satu negara penggagas Open Government Partnership (OGP) bersama Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, Afrika Selatan dan Filipina di tahun 2011.

OGP sendiri adalah suatu inisiatif kemitraan global yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan bertanggung jawab.

Baca juga: Diskusi Konflik Agraria dan Perlindungan Tanah Adat Ditinjau dari UU Cipta Kerja, Bamsoet Dorong Percepatan Reformasi Agraria

OGP merencanakan untuk mengadakan Global Summit pada bulan Desember di Seoul, Korea Selatan. Indonesia pun diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi dunia sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan yang transparan dan terbuka.

“Keterbukaan sebagai salah satu legacy terkuat dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Ini dapat dibuktikan dengan kebijakan seperti one map, one data policy, bansos, legalisasi tanah dst,” kata Yanuar Nugroho selaku OGP Envoy untuk Indonesia.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini