Bentuk Satgas, DJKI-Bareskrim Ingin Keluarkan Indonesia dari Daftar Negara Pelanggaran KI Berat

Tim Okezone, Okezone · Rabu 04 Agustus 2021 15:54 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 04 337 2450837 bentuk-satgas-djki-bareskrim-ingin-keluarkan-indonesia-dari-daftar-negara-pelanggaran-ki-berat-sLCjLfZ6Jl.jpg DJKI dan Bareskrim Polri bentuk Satgas untuk keluarkan Indonesia dari daftar negara pelanggaran kekayaan intelektual berat (Foto: dgip.go.id)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dan Bareskrim Polri membentuk Satgas Operasi Status Indonesia dalam Priority Watch List.

Priority Watch List (PWL) adalah daftar negara yang menurut United States Trade Representative (USTR) memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual yang cukup berat.

Baca Juga:  Bareskrim Geledah Pabrik Obat Azithromycin di Cianjur

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris di Indonesia masih marak terjadi pelanggaran Kekayaan Intelektual seperti pembajakan dan pemalsuan. Status Indonesia dalam Priority Watch List berdampak secara nasional, regional bahkan global.

Bahkan, secara nasional akan sedikit investor di Indonesia, secara regional konsumen akan beralih ke negara tetangga yang ramah terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual, serta secara global dampaknya ialah investasi asing tidak maksimal dan Indonesia dijadikan tempat peredaran barang palsu.

“Oleh karenanya kita perlu keluar dari daftar ini, dan kita perlu juga cari tahu apa saja yang menjadi indikator dari USTR dalam menetapkan Indonesia dalam status PWL,” ujar Freddy Harris dalam rapat Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Operasi Status Indonesia dalam Priority Watch List yang dihadiri para pimpinan tinggi pratama DJKI dan Polri secara virtual, pada Selasa 3 Agustus 2021 seperti dikutip dari situs dgip.go.id.

Baca Juga:  Ditangkap Karena Tak Percaya Covid-19, Kasus dr Lois Dilimpahkan ke Bareskrim

Freddy menambahkan, DJKI perlu bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditipideksus), Bareskrim Polri, dalam Satgas Operasional demi penanggulanan status PWL Indonesia. Satgas Operasional ini memiliki lima program dalam rangka upaya mengeluarkan Indonesia dari status PWL.

Antara lain, pembentukan Permenkumham, Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan stakeholder, pengadaan alat penyelidik, diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan training, serta pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik.

"Polri saat ini memiliki Satgas Operasional terkait penanggulangan obat-obat palsu di tengah pandemi Covid-19. Saya meminta agar Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyampaikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh DJKI untuk dilakukan oleh Ditipideksus," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Khusus, Bareskrim Polri, Kombes Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Indonesia sendiri berada di peringkat ke 6 Priority Watch List pada tahun 2021 karena penegakan hukum yang belum optimal dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini