Pemerintah Pantau Aktivitas Orang dan Lembaga Asing, Ada Apa?

Dita Angga R, Sindonews · Rabu 04 Agustus 2021 02:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 04 337 2450491 pemerintah-pantau-aktivitas-orang-dan-lembaga-asing-ada-apa-1Yp7HdPmyg.jpg Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar (Foto: Ist)

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan bahwa keberadaan maupun aktivitas orang asing dan lembaga asing perlu terus dipantau dan diawasi.

Hal ini untuk memastikan aktivitas orang asing dan lembaga asing di wilayah Indonesia dapat memberi manfaat.

Dia mengatakan aktivitas orang asing di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi dan ketentuan.

“Di masa pandemi Covid-19, kita monitor bersama bahwa isu tenaga kerja asing ilegal maupun legal cukup menimbulkan pro kontra, bahkan hoax di masyarakat,” ujar Bahtiar, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Kemendagri: Presiden yang Umumkan Langsung Keputusan Selanjutnya

Dia menyebut bahwa keberadaan maupun aktivitas orang asing dan lembaga asing masih didapati berbagai permasalahan. Seperti pelanggaran, penyalahgunaan izin, konflik, kecemburuan sosial, publikasi ilmiah tanpa izin, praktik kesehatan ilegal, hingga pemberitaan media asing yang dapat menimbulkan tendensi negatif secara politik maupun lainnya.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dia mengatakan perlu dilakukan antisipasi melalui langkah cegah dini, deteksi dini, dan lapor dini. Selain itu, perlu pula koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing serta lembaga asing di daerah.

“Artinya, pengawasan harus dapat dilakukan tidak hanya oleh satu institusi, tetapi secara bersama-sama, sinergis, dan kolaboratif bahkan harus ada pelibatan masyarakat,” tuturnya.

Baca juga: Penyandang Disabilitas Tanpa NIK Bisa Ikuti Vaksinasi, Begini Caranya

Bahtiar menekankan perlu keterlibatan peran pemerintah daerah. Pasalnya, kepala daerah wajib menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Termasuk dalam hal dampak yang ditimbulkan dari keberadaan dan aktivitas orang asing serta lembaga asing.

(fkh)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini