KPK Limpahkan Berkas Perkara RJ Lino ke Pengadilan Tipikor Jakarta

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 03 Agustus 2021 18:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 03 337 2450354 kpk-limpahkan-berkas-perkara-rj-lino-ke-pengadilan-tipikor-jakarta-RK66ceMv5d.jpg Terdakwa RJ Lino, mantan Dirut Pelindo II.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara untuk terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino).

Berkas perkara tersebut, kemudian diserahkan tim Jaksa KPK kepada pihak Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Dengan demikian, sidang perdana untuk terdakwa RJ Lino tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. RJ Lino bakal disidang atas kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.

"Hari ini (3/8/2021) Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak telah melimpahkan berkas perkara terdakwa RJ Lino ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Gugatan Praperadilan RJ Lino Ditolak!

"Penahanan terdakwa telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor dan tempat penahanan masih tetap berada di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," imbuhnya.

Sekadar informasi, RJ Lino diduga merugikan keuangan negara dari segi pemeliharaan tiga QCC asal PT HuaDong Heavy Machinery (HDHM). Kerugian negara akibat pemeliharaan tiga QCC itu mencapai 22.828 dolar AS atau setara Rp329.065.620 (kurs dolar AS ke rupiah saat ini).

Sementara itu, KPK belum mendapatkan penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan atau pengiriman tiga QCC tersebut. Sebab, HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) atau perusahaan yang memproduksi QCC itu, tak memberi data harga riil.

Atas perbuatannya, RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(saz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini