Kasus Pengadaan Barang, Mantan Pejabat Kemenag Dituntut 2 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 03 Agustus 2021 13:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 03 337 2450147 kasus-pengadaan-barang-mantan-pejabat-kemenag-dituntut-2-tahun-penjara-9Lo5YEld8m.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar mantan Kepala Bagian Umum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Undang Sumantri, dihukum dua tahun penjara. Undang juga dituntut agar membayar denda sejumlah Rp100 Juta subsidair dua bulan kurungan.

Jaksa KPK meyakini, Undang Sumantri bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Undang Sumantri diyakini melakukan korupsi terkait beberapa proyek pengadaan pada Kemenag yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp23 miliar.

"Menuntut, menyatakan terdakwa Undang Sumantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua," kata Jaksa KPK Heradian Salipi saat membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Undang Sumantri di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (3/8/2021).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah Rp100 Juta subsidair kurungan pengganti selama dua bulan," imbuhnya.

Dalam melayangkan tuntutan kepada Undang, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan tuntutan Undang yakni, karena jaksa menilai perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni, karena jaksa menilai Undang berlaku sopan selama menjalani proses persidangan. Kemudian, Undang belum pernah dihukum; mengakui perbuatannya secara terus terang; serta terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi atas perbuatannya.

Atas perbuatannya, tersangka Undang Sumantri dinilai bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca Juga : Pinangki Kemungkinan Satu Sel dengan Ratu Atut di Lapas Tangerang

Undang Sumantri diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag tahun 2011.

Kedua, Undang diyakini terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk jenjang Mts dan Madrasah Aliyah (MA) pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag tahun anggaran 2011. adapun, total kerugian keuangan negara akibat proyek tersebut mencapai Rp23 miliar.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini