PPATK Luncurkan Platform Cegah Pendanaan Terorisme, Mahfud: Makin Persempit Ruang Pelaku

Riezky Maulana, iNews · Senin 02 Agustus 2021 12:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 02 337 2449513 ppatk-luncurkan-platform-cegah-pendanaan-terorisme-mahfud-makin-persempit-ruang-pelaku-oUqm0TIqgH.jpg Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok Okezone)

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Platform pertukaran informasi merupakan terobosan yang mengintegrasikan peran PPATK dengan K/L terkait dan Penyedia Jasa Keuangan dalam melakukan pertukaran informasi terorisme dan pendanaan terorisme.

Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam sambutannya memberikan apresiasi peluncuran platform pertukaran informasi. Menurutnya, peluncuran platform tersebut merupakan bentuk komitmen serta kerja nyata pemerintah dalam penanggulangan terorisme, termasuk di dalamnya pendanaan.

"Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peluncuran platform pertukaran informasi akan makin mempersempit ruang gerak para pelaku teror, dan menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat,” ujar Mahfud, Senin (2/8/2021).

Sementara itu, Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menyampaikan, platform pertukaran informasi akan meningkatkan koordinasi dalam mempercepat deteksi terduga terorisme dari aliran dana yang digunakan untuk menjalankan aksi teror.

Bahkan, platform pertukaran informasi ini juga mampu mendeteksi dugaan tersebut untuk aktivitas pendanaan terorisme yang bersifat lintas negara. Dia turut mengapresiasi peran serta yang aktif dari sejumlah pemangku kepentingan di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, sehingga peluncuran platform dapat terwujud.

Baca Juga : PPATK Raih 2 Gelar dalam BKN Award 2021

“Pendeteksian aliran dana dan pertukaran informasi dalam platform pertukaran informasi merupakan upaya konkret untuk menghentikan aksi teror dan melumpuhkan individu atau organisasi teroris,” ucap Dian.

Lebih jauh dipaparkannya, platform tersebut akan menjadi sarana pertukaran informasi antar berbagai pihak yang berwenang, yang meliputi Penyedia Jasa Keuangan, K/L terkait dan PPATK. Penyedia Jasa Keuangan memiliki akses untuk mendeteksi terduga terorisme dan pendanaan terorisme.

Sedangkan, K/L terkait memiliki akses untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam bentuk perolehan informasi dalam waktu 1 x 24 jam. "Dan PPATK berperan untuk melaksanakan fungsi penyediaan data atau informasi yang dibutuhkan pihak terkait serta analisis pendanaan terorisme," katanya.

Adapun K/L yang dimaksud antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini