Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Segera Bayarkan Insentif Nakes

Carlos Roy Fajarta, · Sabtu 31 Juli 2021 10:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 31 337 2448824 ketua-dpr-puan-maharani-minta-pemerintah-segera-bayarkan-insentif-nakes-XoBFcJmP4I.jpg Ketua DPR RI Puan Maharani.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi garda terakhir dalam penanganan Covid-19.

"Data pencairan insentif tenaga kesehatan di daerah, timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Pemerintah harus gesit dan segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak, sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” ujar Puan Maharani, Jumat (30/7/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tak kunjung diterima nakes. Ia juga mendengar adanya berbagai penyelewengan terkait insentif nakes.

"Mulai dari potongan atas penerimaan insentif, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes. Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” tambah Puan Maharani.

Baca Juga: Sri Mulyani Tambah Insentif Nakes Rp1,08 Triliun, Jumlah Dokter dan Perawat Diperbanyak

Insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Pada 2021, sebut dia, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp 245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp 1,79 triliun dari alokasi Rp 8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.

Puan mengapresiasi juga langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

“Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini,” tandas Puan Maharani.

(saz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini