Pemerintah Targetkan Penyelesaian 137 Konflik Agraria Tahun Ini

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 28 Juli 2021 15:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 28 337 2447348 pemerintah-targetkan-penyelesaian-137-konflik-agraria-tahun-ini-3f28yRiU93.jpg Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kementerian/lembaga, dan pihak terkait untuk fokus dalam percepatan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Hal ini dilakukan demi meminimalisir potensi tindakan korupsi, konflik agraria, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat dan investor.

“Saya hendak menegaskan komitmen kita bersama untuk melaksanakan Stranas Pencegahan Korupsi. Proses pengukuhan kawasan hutan ini merupakan permasalahan yang ada di hulu (up-stream), sehingga apabila tidak diselesaikan, maka di hilirnya, tidak akan tercipta pengelolaan kehutanan yang baik, yang juga berpotensi menghambat seluruh program pembangunan nasional,” ujarnya dalam Webinar Aksi Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Istana Kecam Oknum Polisi Militer AU Injak Kepala Warga Difabel di Papua

Menurut dia, diperlukan penguatan dan kolaborasi bersama guna percepatan PKH, khususnya di 5 provinsi prioritas yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. “Hal itu harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian, dan hak-hak masyarakat, seperti masyarakat adat dan masyarakat marjinal lainnya di pedesaan,” jelasnya.

Hal ini sangat memungkinkan mengingat sudah tersedianya dukungan politik yang kuat dari Presiden, basis regulasi yang kuat melalui Stranas PK dan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta dukungan partisipasi publik yang luas.

“Selain itu, akselerasi penyelesaian PKH dan One Map juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan posisi pendanaan di dalam APBN. Oleh karena itu, di dalam RKP 2022 prioritas ini perlu didorong untuk dimasukan di dalam pagu anggaran baik di pusat maupun daerah,” tegas Moeldoko.

Baca Juga: Moeldoko Minta Satpol PP Bekerja dengan Empati dan Hati, Tegakkan Prokes Tanpa Kekerasan

Ujungnya, imbuh Moeldoko, dengan komitmen bersama untuk aksi memberantas korupsi yang sistematis dan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, maka perilaku koruptif akan bisa direduksi seminimal mungkin, dan kesejahteraan rakyat pun akan semakin meningkat.

“Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke Istana. Cukup banyak karena KSP punya program KSP Mendengar yang direspons positif,” ujarnya.

Adapun sebanyak 251 kasus di antaranya berada dalam kawasan hutan dan salah satu masalah utamanya adalah tahapan pengukuhan kawasan hutan, yakni lamanya proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama penetapan SK perubahan batas kawasan hutan untuk penyelesaian konflik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan dan mengakhiri praktik korupsi. Menurutnya, beberapa langkah telah dilakukan salah satunya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Sesuai Perpres tersebut, sudah saatnya kita melakukan perubahan paradigma. Penguasa harus bergeser menjadi pelayan masyarakat. Not to be served but to serve the people,” ujarnya.

Ia mengaku telah merumuskan empat langkah. Pertama,melakukan pengawalan proses dan percepatan perizinan, Kedua, perizinan harus melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Ketiga, upaya standarisasi perizinan melalui teknologi informasi dan Online Single Submission (OSS). Keempat, harus berubah paradigma menjadi digital melayani agar tidak ada kontak fisik untuk mencegah korupsi.

“Tahun 2020 yang lalu, atas kerja sama KPK dan kementerian/lembaga yang terkait, dengan penertiban aset negara dan daerah, KPk telah menyelamatkan setidaknya Rp592 triliun aset. Angka ini besar, dan KPK terus berupaya melakukan penyelamatan aset milik negara maupun milik daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan One Map Policy, investor pun mau menanamkan modal di Indonesia karena adanya kepastian hukum. Pasalnya, modal untuk menjamin kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya dengan APBN, namun juga dari investasi yang masuk.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini