Juliari Batubara Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp14,5 Miliar dan Dicabut Hak Politiknya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 28 Juli 2021 14:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 28 337 2447293 juliari-batubara-dituntut-bayar-uang-pengganti-rp14-5-miliar-dan-dicabut-hak-politiknya-7w9euHtVIf.jpg Mantan Mensos Juliari Batubara dituntut bayar uang pengganti Rp14,5 miliar dan dicabut hak politiknya. (Foto : Okezone/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara untuk membayar uang pengganti Rp14,5 miliar. Juliari diberi waktu untuk membayar uang pengganti satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrakh.

"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14,5 miliar," kata Jaksa KPK, M Nur Azis saat membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Juliari Peter Batubara secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (28/7/2021).

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, akan dipidana selama dua tahun," katanya.

Selain itu, jaksa menuntut pidana tambahan lainnya kepada Juliari Peter Batubara. Pidana tambahan itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah Juliari rampung menjalani pidana penjara.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Selain itu, jaksa menuntut Juliari membayar denda sejumlah Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa meyakini Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Juliari diyakini menerima suap dari sejumlah pengusaha penggarap proyek pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Baca Juga : Suap Bansos Covid-19, Mantan Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Juliari Batubara diyakini JPU KPK telah menerima suap Rp32.482.000.000 (Rp32 miliar) dari para pengusaha atau vendor yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19.

Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Di antaranya PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.

Uang Rp32 miliar itu diduga diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke, senilai Rp1,28 miliar.

Kemudian, dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar. Lantas, sebesar Rp29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Atas perbuatannya, Juliari dianggap telah melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini