Jelang Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum : Penetapan Tersangka Angin Prayitno Tak Sesuai KUHAP

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 27 Juli 2021 21:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 27 337 2446951 jelang-putusan-praperadilan-kuasa-hukum-penetapan-tersangka-angin-prayitno-tak-sesuai-kuhap-MxkgbE8Spf.jpg KPK saat rilis kasus dugaan suap pajak. (Okezone)

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengagendakan sidang gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji, atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu 28 Juli 2021. Sidang beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Menjelang sidang putusan, salah satu kuasa hukum Angin Prayitno, Syaefullah Hamid meyakini penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sesuai dengan KUHAP. Syaefullah menganggap penyelidikan hingga penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret Angin Prayitno Aji bukan ranah KPK.

"Penetapan tersangka oleh KPK dilaksanakan penuh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan KUHAP. Pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikannnya juga ternyata bukan ranah KPK. Maka Angin Prayitno Aji sebagai tersangka menggunakan salah satu haknya mengajukan praperadilan," ujar Syaefullah melalui pesan singkatnya, Selasa (27/7/2021).

Syaefullah mengklaim, KPK tidak bisa menjelaskan secara detail terkait proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap Angin Prayitno dalam persidangan. Oleh karenanya, ia meyakini penyelidikan hingga penyidikan KPK tidak sesuai KUHAP.

"Terlihat bahwa dari hasil sidang-sidang tersebut termohon (KPK) dalam melaksanakan prosedur penyelidikan maupun penyidikannya tidak sesuai dengan KUHAP, sehingga penetapan tersangkanya tidak sah secara hukum," kata dia

Lebih jauh, Syaefullah mengklaim KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan Angin Prayitno sebagai tersangka di dalam persidangan. Sebab, katanya, surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Angin diterbitkan KPK pada 4 Februari 2021.

"Sprindik terbit 4 Februari 2021, SPDP sekaligus penetapan tersangka tanggal 5 Februari 2021, sementara diakui oleh termohon (KPK) pemeriksaan saksi dalam penyidikan baru dimulai 22 April 2021 dan penyitaan baru dimulai 31 Maret 2021, sementara penggeledahan tanggal 10 Februari 2021, jadi semuanya dilakukan setelah penetapan tersangka," kata dia.

Atas dasar hal tersebut, menurut Syaefullah, penetapan tersangka terhadap Angin dilakukan sebelum KPK mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Menurut Syaefullah, bukti yang dikantongi KPK didapat saat Angin sudah dijerat sebagai tersangka.

Baca Juga : Angin Prayitno Terima Suap dari Petinggi Bank Panin Rp15 Miliar hingga SGD 3 Juta

"Oleh karenanya penetapan tersangka tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang secara tegas mengatur bahwa penetapan tersangka hanya boleh dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan," kata dia.

Di sisi lain, menurut Syaefullah, Angin bukanlah penyelenggara negara yang dapat dijerat oleh KPK. Makna penyelenggara negara itu dibeberkan Syaefullah, sesuai dengan Pasal 2 huruf g UU Nomor 28 Tahun 1999.

Pada pasal tersebut dijelaskan, penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara lainnya seperti duta besar, wakil gubernur, bupati; wali kota dan wakilnya.

Kemudian pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti: komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD; pimpinan Bank Indonesia; pimpinan perguruan tinggi; pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pimpinan proyek atau bendaharawan proyek.

Sementara dalam Struktur organisasi Ditjen Pajak Kemenkeu, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yakni jabatan Angin tidak mempunyai fungsi penegakan hukum.

"Bahwa jelas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bukan eselon I dan bukan penyidik," kata dia.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Keenam tersangka itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji (APA), dan bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani (DR).

Kemudian, tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR); Aulia Imran Maghribi (AIM); dan Agus Susetyo (AS); serta seorang kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL). Dua mantan pejabat pajak ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan tiga konsultan serta satu kuasa wajib pajak merupakan pihak pemberi suap.

Dalam perkara ini, Angin Prayitno bersama-sama dengan Dadan Ramdani diduga telah menyalahgunakan kewenangan yakni, melakukan pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keduanya diduga mengakomodir jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak.

Karena mengakomodir keinginan para wajib pajak, Angin dan Dadan diduga telah menerima sejumlah uang. Adapun, rincian uang yang diterima keduanya yakni, sebesar Rp15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari - Februari 2018.

Selanjutnya, Angin dan Dadan diduga juga menerima uang sebesar 500 dolar Singapura dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang 500 dolar Singapura yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp25 miliar.

Terakhir, Angin dan Dadan disebut telah menerima uang dengan nilai total sebesar 3 juta dolar Singapura dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini