Jokowi Tak Masalah Pemda Berbeda-beda Semboyan Asalkan Sesuai Pancasila

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 27 Juli 2021 10:54 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 27 337 2446561 jokowi-tak-masalah-pemda-berbeda-beda-semboyan-asalkan-sesuai-pancasila-5vktxR50lZ.jpg Presiden Jokowi (Foto: Biro Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan core values dan employer branding Aparatur Sipil Negara (ASN). Peluncuran ini juga bertepatan dengan hari jadi ke-62 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Jokowi mengaku sering mendengar setiap pemerintah daerah (Pemda) memiliki semboyan yang berbeda. Pada umumnya, semboyan tiap Pemda mencerminkan ciri khas suatu daerah tersebut.

Kepala Negara tidak masalah dengan perbedaan semboyan itu. Asalkan, hal itu tetap sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal yang menjadi kesepakatan bersama.

"Variasi semboyan antardaerah itu baik-baik saja. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing bahkan banyak daerah yang semboyannya menggunakan bahasa daerah. Kekhasan daerah itu memperkaya keberagaman kita asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal," ujar Jokowi secara virtual, Selasa (27/6/2021).

Baca juga: Jokowi: ASN Jangan Bergaya seperti Pejabat Zaman Kolonial!

Namun demikian, Jokowi mengingatkan setiap ASN di manapun bertugas harus nemegang teguh nilai-nilai dasar yang mempunyai semoboyan yang sama.

"ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama," jelasnya.

ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. "Bahkan pegawai BUMN dan pegawai pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama," ucap Jokowi.

Baca juga: Bersama Ulama, Jokowi Yakin Bisa Lewati Masa Sulit Pandemi Covid-19

Jokowi ingin setiap ASN mempunyai jiwa untuk melayani dan membantu masyarakat. Karena itu ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara.

Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah dunia yang penuh disrupsi.

"Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab, banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu Klkementerian atau lembaga maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu," tutup Jokowi.

Baca juga: Pasar hingga Warung Makan Boleh Buka, tapi Kewaspadaan Tak Boleh Longgar

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini