Mahfud MD: Ada Gangguan Kebangsaan dengan Alasan Demokrasi

Antara, · Senin 26 Juli 2021 14:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 26 337 2446162 mahfud-md-ada-gangguan-kebangsaan-dengan-alasan-demokrasi-ifWKOsbOWp.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa terjadi gangguan pada tatanan kebangsaan Indonesia yang menggunakan demokrasi sebagai alasan.

“Demokrasi yang harusnya memperkuat ikatan kebangsaan, belakangan ini justru destruktif,” kata Mahfud MD dalam seminar virtual, Senin (26/7/2021).

Mahfud juga menyebutkan bahwa gangguan yang dialami oleh tatanan kebangsaan Indonesia berada dalam beragam bentuk, yaitu kekerasan di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, hingga hoaks.

Salah satu perilaku yang dinilai membahayakan bagi Mahfud MD adalah intoleransi, mengingat Indonesia telah melalui proses penyatuan berbagai ikatan primordial dalam pendiriannya.

Adapun yang dimaksud dengan ikatan primordial, yakni ikatan yang menyatukan berbagai ras, agama, suku, daerah, bahkan bahasa yang berbeda.

Baca juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Panik, Anggap Covid-19 Penyakit Biasa

“Dulu, kesepakatannya kita memilih bentuk demokrasi karena seluruh elemen dari ikatan-ikatan primordial akan bertemu untuk berembuk,” kata Mahfud MD.

Mantan Ketua MK itu menyebut alih-alih menemukan titik tengah, justru hasil diskusi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai penolakan dan menimbulkan gejolak dalam tatanan kebangsaan.

Baca juga: Mahfud MD Bagikan Cerita Profesor Kedokteran Tolak Ventilator demi Selamatkan Juniornya

Mahfud MD mengatakan terdapat esensi penting yang dilupakan oleh masyarakat. “Seharusnya keputusan yang sudah dirembuk itu dikerjakan bersama,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan pada hasil diskusi bersama perwakilan masing-masing daerah, justru menuai penolakan dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Mahfud, hal ini yang lantas menjebak pemerintah dalam posisi yang acap kali disalahkan.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Yenny Wahid, aktivis Islam dan politisi perempuan Indonesia. Yenny juga menambahkan, selain menjalankan keputusan, terdapat catatan penting dalam proses pengambilan keputusan.

“Pastikan keputusan yang diambil merupakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya mayoritas,” kata Yenny.

Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak para pakar maupun akademisi yang terlibat dalam lembaga think-tank untuk memberi masukan kepada pemerintah berupa solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan demokrasi.

Baca juga: Mahfud MD: Kritik Penanganan Covid-19 Boleh tapi Apapun Harus Dimusyawarahkan

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini