Ngabalin Sebut Tak Ada Kepentingan di Balik Revisi Statuta UI

Dita Angga R, Sindonews · Kamis 22 Juli 2021 11:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 22 337 2444252 ngabalin-sebut-tak-ada-kepentingan-dibalik-revisi-statuta-ui-kg9A3EOLer.jpg Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Di dalam PP 75/2021 itu, rektor dan wakil rektor UI dimungkinkan rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN maupun BUMD.

Revisi ini menimbulkan banyak kritik dari publik. Meski begitu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan bahwa tidak ada kepentingan dibalik revisi PP tersebut.

Dia menegaskan bahwa revisi dilakukan untuk kebaikan UI.

“Tidak ada unsur kepentingan dibalik revisi statuta UI, revisi itu demi mewujudkan UI yang lebi baik,” tulisnya dalam akun twitternya @AliNgabalinNew, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Ini Deretan Program Studi Favorit di Universitas Indonesia

Salah satu yang diubah dalam revisi tersebut adalah terkait poin larangan rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor. Seperti diketahui pada pasal 35 PP 68/2012, larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor UI antara lain:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Baca juga: Sejumlah Menteri Lulusan Universitas Indonesia, Ini Daftarnya

Sementara pada PP No.75/2021, terjadi perubahan pada poin c. Dimana rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD. Selain itu poin e terkait larangan merangkap jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI pada PP 68/2013 ditiadakan pada PP 75/2021.

Berikut larangan rangkap jabatan pada pasal 39 PP No.75/2021 Statuta UI yang baru:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau

d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Baca juga: Jokowi Panggil Bima Arya ke Istana Bogor, Ini yang Dibahas

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini