6 Pegawai Nonaktif KPK Tolak Ikut Diklat Bela Negara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 21 Juli 2021 10:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 21 337 2443621 6-pegawai-nonaktif-kpk-tolak-ikut-diklat-bela-negara-Bn6aOlyfSV.jpg Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bakal menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bela negara terhadap 24 pegawai lembaga antirasuah yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Namun, dari 24 pegawai tersebut, enam di antaranya menolak untuk ikut diklat bela negara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Harefa mengatakan, diklat bela negara serta pemberian materi wawasan kebangsaan dilakukan sebagai syarat untuk 24 pegawai KPK bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga saat ini, baru 18 pegawai yang menyatakan kesediaannya untuk ikut diklat bela negara. Sedangkan, enam lainnya menolak.

"Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," kata Cahya Harefa melalui keterangan resminya, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga:  Idul Adha 1442 Hijriah, KPK Fasilitasi Kunjungan Keluarga Tahanan secara Daring

Diklat bela negara dan pemberian materi wawasan kebangsaan akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor, Jawa Barat, mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021. Dari 18 pegawai yang bersedia ikut diklat bela negara, dua diantaranya akan mengikuti secara daring karena sedang melaksanakan isolasi mandiri (isoman).

"Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung, sedangkan 2 pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri Covid-19 akan mengikutinya secara daring," ujar Cahya.

Cahya membeberkan, materi diklat yang akan diberikan kepada para pegawai KPK yakni meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan yakni, empat konsensus dasar negara.

Kemudian, Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme atau radikalisme dan konflik sosial. Baca Juga: Gedungnya Ditembak Laser, KPK Bikin Laporan ke Polres Jaksel

Sementara studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan.

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuh kembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini