Bukan Cuma 19 Gubernur, Kemendagri Juga Tegur 410 Bupati/Walikota Gegara Masalah Ini

Dita Angga R, Sindonews · Senin 19 Juli 2021 16:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 19 337 2442971 bukan-cuma-19-gubernur-kemendagri-juga-tegur-410-bupati-walikota-gegara-masalah-ini-3wHeER9qYR.jpg Ilustrasi Gedung Kemendagri

JAKARTA - Pada akhir pekan lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 19 gubernur. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan bahwa teguran tersebut diberikan karena realisasi untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 masih rendah.

“Bahwa 19 kepala daerah yang pada hari Jumat lalu mendapatkan teguran dari bapak mendagri itu dikarenakan alokasi insentif nakesnya masih di bawah 25%,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (19/7/2021).

Namun ternyata teguran tidak hanya ditujukan kepada gubernur. Menurut Ardian sebanyak 410 bupati/walikota juga mendapatkan teguran yang serupa.

“(Teguran) tidak hanya yang ada di provinsi namun juga di kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota data kami ada 410 kepala daerah yang kami tegur. Karena tadi di cut off tanggal 14 Juli 2021, realisasi terhadap insnetif nakesnya masih di bawah 25%,” ungkapnya.

Baca Juga : Tito Karnavian Tegur 19 Kepala Daerah, Ini Daftar Daerahnya

Ardia menegaskan bahwa teguran tersebut diharapkan jadi cambuk bagi pemda-pemda tersebut untuk mengejar realisasi terhadap insentif nakes penanganan covid-19.

“Kami sangat berharap karena ini sudah masuk bulan Juli realisasi bisa diatas lebih dari 50% atau tergantung dari dinamika yang ada di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Ardian mengatakan bahwa Kemendagri tidak hanya akan berhenti pada teguran semata. Dia mengatakan akan memantau secara haarian progres percepatan realisasi insentif tersebut.

“Hari kepala BPKD Aceh lapor ‘pak kami hari ini akan mulai lakukan percepatan realisasi insentif nakes’. Nah itu merupakan tindak lanjut dari teguran yang disampaikan oleh bapak menteri,” tuturnya.

Meski begitu Ardian juga mengingatkan bahwa kecilnya anggaran insentif nakes tidak selalu menunjukkan rendahnya penghargaan pemda. Pasalnya untuk daerah yang kasusnya tidak banyak maka anggaran insentifnya akan rendah.

“Karena jangan dipahami secara utuh kalau realisasi rendah berarti tidak ada penghargaan kepada nakes. Bisa jadi kasus covid yang ada di daerah yang ditangani oleh nakes itu tidak banyak maka realisasinya rendah.Karena pemberian insentif nakes ini hanya diberikan kepada nakes yang menangani covid,” pungkasnya. (aky)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini