Tekan Mobilitas saat Idul Adha, Pemerintah Gandeng Para Ulama

Dita Angga R, Sindonews · Jum'at 16 Juli 2021 05:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 16 337 2441407 tekan-mobilitas-saat-idul-adha-pemerintah-gandeng-para-ulama-BCSGvXaOsX.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) berinisiatif menyelenggarakan acara silaturahmi dan dialog dengan ulama terkemuka di Indonesia secara daring pada Kamis 15 Juli 2021. Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi lonjakan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1442 Hijriyah .

Kepala Staf Presiden Moeldoko pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam penanganan covid-19. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Termasuk juga para ulama.

“Kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan covid-19,” katanya dikutip dari siaran persnya, Jumat (!6/7/2021).

Hadir pada kesempatan tersebu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD dan sepuluh ulama dari penjuru Indonesia. Kesepuluh ulama itu adalah Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust. Das’ad Latif, KH. Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH. Cholil Nafis, Ust. Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti, Gus Reza Ahmad Zahid dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.

Moeldoko menjelaskan tujuan dari dialog ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat.

“Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif dan konstruktif sebagai pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus Covid-19,” ungkapnya.

Di sisi lain untuk menekan lonjakan kasus covid-19, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17/2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, dan Shalat Idul Adha

“Hal ini harus menjadi alarm bahaya bagi kita semua,” kata Moeldoko.

Merespon hal itu, para ulama yang hadir pada rapat itu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan covid-19. Terutama menjelang perayaan Idul Adha.

“Pemerintah perlu menggandeng masyarakat dan tokoh lokal demi menghindari istilah seperti pembatasan masjid atau pembatasan ibadah yang menyulut gelombang penolakan,” ujar Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Nyai Badriyah Fayumi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan perlunya narasi penyejuk yang memperlihatkan sensitifitas terhadap problem yang dihadapi masyarakat.

"Aparat jangan sampai di lapangan menjadi kurang sensitif dan himbauannya bermuatan kekerasan. Ini yang perlu kita antisipasi sedemikian rupa, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berhadap-hadapan dengan umat Islam,” ujar Mu’ti.

Penceramah asal Jogjakarta, KH Ahmad Muwafiq menyatakan perlunya upaya pemerintah untuk menampung cara-cara yang dilakukan masyarakat lokal dalam menghadapi pandemi.

Sementara guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Azyumardi Azra menyarankan perlunya forum dialog yang mengikutsertakan pemuka dari lima agama lainnya untuk menjamin inklusivitas bagi umat agama lain. Pandangan serupa disampaikan Ustad Das’ad Latif dan Ustadz Yusuf Mansur.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini