Jaksa Minta Habib Rizieq Diperiksa di Kasus Dugaan Terorisme Munarman

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 12 Juli 2021 16:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 12 337 2439459 jaksa-minta-habib-rizieq-diperiksa-di-kasus-dugaan-terorisme-munarman-SxOVMDsXD1.jpeg Habib Rizieq. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta kepada penyidik Densus 88 Antiteror Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap eks Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS), dalam kasus dugaan terorisme yang menjerat Munarman. 

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, permintaan pemeriksaan saksi tersebut merupakan salah satu yang diminta atau petunjuk dari JPU setelah mengembalikan berkas perkara tahap I atau P19 ke polisi. 

Baca juga: Habib Rizieq Tidak Serahkan Bukti Baru saat Banding Kasus RS Ummi

"Setelah menerima petunjuk dari JPU maka tugas penyidik adalah pemenuhan terhadap P19 tersebut khususnya alat bukti materiil antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan," kata Ramadhan dalam jumpa pers virtual, Jakarta, Senin (12/7/2021).

Ramadhan mengatakan, setelah menerima petunjuk dari JPU. pihak penyidik bakal segera menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi. 

Selain Rizieq Shihab, JPU juga meminta penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap mantan pentolan FPI yakni Shabri Lubis dan Haris Ubaidillah.

Baca juga: Deretan Fakta di Balik Vonis 4 Tahun Penjara Habib Rizieq

"Yaitu pemeriksaan terhadap satu HRS ,SL HU serta beberapa saksi lainnya yang sudah ditahan di Rutan Cikeas, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau petunjuk JPU maka penyidik kembalikan berkas tersebut," ujar Ramadhan. 

Munarman ditangkap Selasa 27 April 2021 pukul 15.30 WIB di rumahnya Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan itu terkait dengan rangkaian proses Baiat diduga ke jaringan teorris yang dilakukan di Jakarta, Makassar, Sulawesi Selatan dan Medan, Sumatera Utara.

Munarman dijerat Pasal 14 jo Pasal 7 dan/atau Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini