Ketika Presiden Soeharto Bicara soal Peran Wanita dan Kawin Lagi

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 09 Juli 2021 06:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 08 337 2437775 ketika-presiden-soeharto-bicara-soal-peran-wanita-dan-kawin-lagi-QZRf1rMctH.jpg Soeharto (foto: ist)

Mencapai hasil yang penting ini, perjuangan kita melalui proses yang panjang, sangat panjang, dengan penuh gejolak dari mulai di zaman penjajahan Belanda sampai di masa Orde Baru. Kemudian disambung lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 bagi pegawai negeri yang menjadi penangkal bagi lestarinya proses kawin cerai itu.

Terhadap mereka yang memberi contoh tidak baik, kita harus mengambil tindakan. Tidak mungkin seorang pemimpin yang melakukan hal-hal yang tidak baik kita diamkan saja. Kalau kita biarkan saja, maka pengaruhnya pun dengan sendirinya tidak akan baik. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, siapa pun, termasuk atasan dalam satu instansi pemerintah, dilarang mengambil istri lagi tanpa seizin istri pertama. Undang-Undang Perkawinan kita yang ditetapkan tahun 1974 menyebutkan demikian.

Soeharto akui bahwa masalah perkawinan itu dilihat dari satu segi, adalah masalah pribadi. Dan dia pun paham, bahwa kita sebagai manusia tidak sempurna. Kesalahan atau kekurangan pada kita selalu ada saja. Tetapi kita harus melihat hal itu menyangkut masalah prinsip. Undang-Undang Perkawinan sudah merupakan masalah prinsip.

"Saya menilai sifat “royal” itu tidak baik. Saya sendiri bisa mengendalikan diri dalam hal ini. Dan sifat “royal” itu adalah soal manusia biasa. Tetapi kalau pemimpin tidak bisa mengendalikan diri, itu tidak baik, tidak bisa dibiarkan," ungkap dia.

Maka untuk membantu agar mereka yang menjadi pemimpin itu bisa dicontoh, maka bukan atas dasar benci atau seolah saya sendiri sebagai orang yang lebih suci daripada yang lain, kita lalu lahirkan PP- 10. Saya pun mengakui bahwa sebagai manusia kita punya kesalahan, punya kekurangan. Tetapi kesalahan dan kekurangan itu jangan sampai ‘diugung, jangan sampai diujar, jangan sampai diumbar sehingga tidak sesuai dengan kedudukan sebagai pemimpin. Ya, saya harus memperingatkan hal ini.

Undang-Undang Perkawinan sudah ada, sudah berlaku. Tetapi nyatanya masih ada perselisihan paham mengenai pelaksanaan uu Perkawinan itu. Masih ada penafsiran, kawin lagi boleh asal ada izin dari pihak istri yang pertama. Nah, maka PP-10 menegaskan duduk soalnya, karena tempo-tempo bukan izin yang benar-benar yang diberikan oleh si istri, melainkan karena si istri itu didesak atau dipaksa menandatangani saja sepucuk surat itu, supaya si suami memperoleh persetujuan si istri itu. Hal seperti itu harus dicegah. (din)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini