Ketika Presiden Soeharto Bicara soal Peran Wanita dan Kawin Lagi

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 09 Juli 2021 06:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 08 337 2437775 ketika-presiden-soeharto-bicara-soal-peran-wanita-dan-kawin-lagi-QZRf1rMctH.jpg Soeharto (foto: ist)

JAKARTA - Satu undang-undang yang lahir di masa kepemimpinan Presiden kedua Indonesia, Soeharto ialah Undang-Undang Perkawinan. Dengan susah dan dengan perjalanan yang panjang sekali undang-undang itu akhirnya disahkan pada tahun 1974.

Dari segi mental dan intelektual, wanita sama sekali bukan makhluk lemah. Jika pertanian dianggap sebagai awal peradaban manusia, maka awal bercocok tanam justru ditemukan oleh wanita. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit pemimpin perjuangan dan pemikir-pemikir terkemuka yang tampil dari kalangan wanita.

Baca juga:  Cerita Soeharto Bujuk Jenderal Soedirman Kembali ke Yogyakarta

Pembangunan nasional memberikan tempat tersendiri bagi kaum wanita. Dalam GBHN hal ini dijelaskan sebagai usaha meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan. Dalam pembangunan yang demikian, kaum wanita. jelas harus berperan dan memberikan sumbangan.

"Baik karena jumlahnya maupun karena peranannya dalam masyarakat, maka tanpa ikut sertanya kaum wanita, pembangunan akan mengalami hambatan yang tidak kecil, malahan mungkin gagal," demikian penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982.

Baca juga:  Ketika Presiden Soeharto Bicara Ilmu Kebatinan, Mistik hingga Klenik

Satu bangsa akan tumbuh dengan kokoh apabila bangsa itu melahirkan anak-anak bangsa yang kelak tumbuh menjadi warganegara yang sehat jasmani dan rohaninya, cerdas pikiran dan kuat kepribadiannya, trampil dan berbudi luhur, bertanggungjawab dan terpuji perangainya. Anak-anak bangsa yang demikian itu hanya dapat tumbuh, jika diasuh dan dibesarkan oleh ibu-ibu yang dapat menjalankan peranan sebagai ibu.

Maka kita bentuk wadah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ternyata PKK itu benar-benar berhasil baik dan telah mendapat perhatian dari lembaga-lembaga internasional karena kesuksesannya. Dan peranan PKK yang selama ini telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sekaligus. meningkatkan peranan partisipasi wanita itu akan terus kita galakkan.

Wanita Indonesia telah ikutserta dalam Konferensi Wanita Internasional tabun 1980 di Kopenhagen yang menghasilkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Indonesia langsung menandatangani konvensi itu.

Dalam kegiatan regional, wanita Indonesia memprakarsai pembentukan “Asean Women’s Programmes“, lalu pembentukan “Asean Confederation.of Women’s Organization“.

Keberhasilan meningkatkan peranan wanita tanpa mengingkari kodratnya akan merupakan kunci keberhasilan pembangunan di masa datang. Saya paham, masalah yang sering muncul dalam meningkatnya peranan wanita di masyarakat adalah ketelantaran anak-anak dan keluarga. Saya pun paham, cukup sulit menemukan keserasian yang tepat antara tugas rumah tangga yang berhasil dan karier yang sukses.

Tetapi munculnya seseorang seperti Doktor Pratiwi Soedarmono yang terpilih sebagai antariksawan, astronot pertama Indonesia adalah pertanda kemajuan wanita Indonesia selangkah lagi. Doktor Pratiwi adalah wanita pertama yang berpredikat ahli mikrobiologi di Indonesia dan akan mendapatkan kesempatan melakukan riset dalam bidang ilmunya di angkasa luar. Bukankah ini satu prestasi kita yang patut kita banggakan?

Kemenangan gerakan wanita di Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 tahun 1974. Ini tonggak sejarah kemajuan lagi daripada perjuangan wanita Indonesia khususnya, dan perjuangan kita semua pada umumnya. Ini tonggak sejarah untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita kita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

Mencapai hasil yang penting ini, perjuangan kita melalui proses yang panjang, sangat panjang, dengan penuh gejolak dari mulai di zaman penjajahan Belanda sampai di masa Orde Baru. Kemudian disambung lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 bagi pegawai negeri yang menjadi penangkal bagi lestarinya proses kawin cerai itu.

Terhadap mereka yang memberi contoh tidak baik, kita harus mengambil tindakan. Tidak mungkin seorang pemimpin yang melakukan hal-hal yang tidak baik kita diamkan saja. Kalau kita biarkan saja, maka pengaruhnya pun dengan sendirinya tidak akan baik. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, siapa pun, termasuk atasan dalam satu instansi pemerintah, dilarang mengambil istri lagi tanpa seizin istri pertama. Undang-Undang Perkawinan kita yang ditetapkan tahun 1974 menyebutkan demikian.

Soeharto akui bahwa masalah perkawinan itu dilihat dari satu segi, adalah masalah pribadi. Dan dia pun paham, bahwa kita sebagai manusia tidak sempurna. Kesalahan atau kekurangan pada kita selalu ada saja. Tetapi kita harus melihat hal itu menyangkut masalah prinsip. Undang-Undang Perkawinan sudah merupakan masalah prinsip.

"Saya menilai sifat “royal” itu tidak baik. Saya sendiri bisa mengendalikan diri dalam hal ini. Dan sifat “royal” itu adalah soal manusia biasa. Tetapi kalau pemimpin tidak bisa mengendalikan diri, itu tidak baik, tidak bisa dibiarkan," ungkap dia.

Maka untuk membantu agar mereka yang menjadi pemimpin itu bisa dicontoh, maka bukan atas dasar benci atau seolah saya sendiri sebagai orang yang lebih suci daripada yang lain, kita lalu lahirkan PP- 10. Saya pun mengakui bahwa sebagai manusia kita punya kesalahan, punya kekurangan. Tetapi kesalahan dan kekurangan itu jangan sampai ‘diugung, jangan sampai diujar, jangan sampai diumbar sehingga tidak sesuai dengan kedudukan sebagai pemimpin. Ya, saya harus memperingatkan hal ini.

Undang-Undang Perkawinan sudah ada, sudah berlaku. Tetapi nyatanya masih ada perselisihan paham mengenai pelaksanaan uu Perkawinan itu. Masih ada penafsiran, kawin lagi boleh asal ada izin dari pihak istri yang pertama. Nah, maka PP-10 menegaskan duduk soalnya, karena tempo-tempo bukan izin yang benar-benar yang diberikan oleh si istri, melainkan karena si istri itu didesak atau dipaksa menandatangani saja sepucuk surat itu, supaya si suami memperoleh persetujuan si istri itu. Hal seperti itu harus dicegah. (din)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini