Ketua DPD Minta Semua Pejabat Dukung PPKM Darurat

Tim Okezone, Okezone · Selasa 06 Juli 2021 16:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 06 337 2436432 ketua-dpd-minta-semua-pejabat-dukung-ppkm-darurat-D4TeYNUx5V.jpg Foto: Humas DPD RI

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta seluruh pejabat untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, 3 hingga 20 Juli 2021.

(Baca juga: Pengakuan Mengejutkan Suganda, Lurah yang Gelar Hajatan dan Berjoget saat PPKM Darurat)

Hal ini merespons pernyataan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, yang menyebut ada sejumlah pejabat tidak mendukung pelaksanaan PPKM Darurat. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan siapa pejabat yang dimaksud.

PPKM Darurat sudah menjadi keputusan pemerintah. Setiap pejabat wajib mendukung, dan berpartisipasi terhadap pelaksanaannya. Jika ada pejabat yang tak mendukung pelaksanaan PPKM Darurat memang harus ada langkah-langkah lebih lanjut,” tuturnya, Selasa (6/7/2021).

(Baca juga: Ini Alasan para Terapis Seksi Berikan Layanan Pijat dan Spa saat PPKM Darurat)

LaNyalla juga meminta Kementerian Dalam Negeri turut andil mengatasi permasalahan tersebut. Kemendagri perlu bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengidentifikasi pejabat yang tak mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Harus ditelusuri juga motif serta bentuk pelanggaran yang dilakukan.

“Jika sudah teridentifikasi, Kemendagri bisa memberikan teguran. Jika tidak juga berhasil, maka harus dilakukan penindakan dari sisi hukum administrasi. Pejabat yang menghambat PPKM Darurat sebaiknya dihukum sebab dapat berdampak terhadap program-program pemerintah dalam menangani Covid-19,” tegasnya.

Ia menyampaikan, pihak-pihak yang membahayakan keselamatan warga harus ditindak tegas. Oleh karena itu, LaNyalla meminta pejabat membantu pelaksanaan PPKM Darurat.

Senator asal Jawa Timur itu pun mendukung langkah Polri yang saat ini tengah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Jampidum.

“Koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dibutuhkan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil terhadap pejabat yang menghalangi PPKM Darurat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini