PPKM Darurat, Mendagri Minta Masyarakat Tak Perlu Panik

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 01 Juli 2021 16:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 01 337 2433957 ppkm-darurat-mendagri-minta-masyarakat-tak-perlu-panik-VruWMlLR1Z.jpg Mendagri Tito Karnavian (foto: Dok Kemendagri)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan masyarakat tidak perlu panik, untuk membeli kebutuhan tertentu dalam jumlah banyak karena takut akan suatu hal ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Perilaku panik yang biasa disebut panic buying itu tidak perlu terjadi karena pada masa PPKM Darurat, sektor kritikal seperti kesehatan, logistik dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari 100 persen work from office atau buka dengan prokes ketat.

Baca juga:  Posting Kebijakan PPKM Darurat, Ustadz Yusuf Mansur Berdoa untuk Indonesia

Selain itu supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap buka tapi dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 dengan pembatasan 50%.

"Mohon disampaikan agar masyarakat tidak panik dengan adanya pembatasan sampai ada yang 100 persen. Untuk kesiapan logisik, kesiapan makanan, minuman, tidak jadi masalah karena sektor industri, sektor logistik tetap jalan semua 100 persen dengan penerapan prokes," ucap Tito, Kamis (1/7/2021).

Baca juga:  PPKM Darurat Diberlakukan, Saham Matahari hingga Ramayana Keok

"Sektor kritikal, logistik transportasi, pemenuhan kebutuhan pokok masih dapat dilaksanakan, makanan penunjangnya tetap jalan, artinya tetap jalan industrinya, supermarket dan pasar tradisional, toko kelontong, swalayan tetap jalan tapi sampai jam 20.00 dengan pembatasan pengunjung 50 persen. Jadi gak perlu berbondong-bondong," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Jokowi memastikan bahwa pembatasan aktivitas akan lebih ketat dibanding sebelumnya.

“PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas-aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Sejumlah aturan dalam PPKM Darurat di antaranya adalah kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 persen WFH. Kegiatan belajar mengajar secara daring. Sektor esensial dapat beroperasi 50 persen staf work from office (WFO) dengan prokes, sektor kritikal boleh maksimal 100 persen WFO dengan prokes ketat. Supermarket, toko kelontong, swalayan, pasar tradisional beroperasi sampai jam 20.00 dengan pembatasan 50%.

Pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara. Tempat makan atau minum tidak menerima makan di tempat, hanya boleh delivery atau take a way atau bawa pulang, tempat ibadah tutup sementara, transportasi umum diberlakukan pengatura kapasitas 70% dengan prokes, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi jarak jauh wajib menunjukan kartu vaksin dan PCR H-2 untuk pesawat dan swab antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini