Jelang HUT Ke-75 Polri, Ini Sejumlah Catatan yang Perlu Dihadapi

Tim Okezone, Okezone · Rabu 30 Juni 2021 15:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 30 337 2433260 jelang-hut-ke-75-polri-ini-sejumlah-catatan-yang-perlu-dihadapi-36zzRSHxU2.jpg Ilustrasi (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Pengamat Militer & Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, memandang, masalah yang dihadapi Polri jelang HUT Ke-75, semakin berat di tengah pandemi Covid-19.

"Saya ucapkan Dirgahayu Polri ke-75. Pada masa Pandemi Covid-19 ini tugas Polri semakin kompleks dan banyak variannya. Kini Polri bukan lagi hanya menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, Radikalisme sampai masalah Narkoba, tetapi sebagai anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Polri memiliki sejumlah tugas tambahan," ujar Nuning, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/6/2021).

Sebagai langkah preemtif, kata Nuning, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona.

"Polisi juga harus masif memberikan imbauan kepada masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan. Sedangkan langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus Covid 19 turut melakukan pengawasan, juga membantu Pemda seperti menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan," tuturnya.

Selain itu, juga ikut serta mengukur suhu tubuh bersama dengan institusi terkait lainnya, mengatur lalu lintas dan terapkan larangan mudik sebgaimana telah disampaikan Presiden meminta Polri dan TNI untuk memastikan kebijakan larangan mudik berjalan efektif.

"Tentu saja semua itu butuh kepiawaian improvisasi Satker di lapangan. Dibutuhkan kemampuan anggota Polri untuk turut mengatasi masalah yang timbul dari ketidak patuhan masyarakat, pemahaman komunikasi antar budaya masyarakat penting sekali agar tidak timbul kegaduhan," ujarnya.

Baca Juga : Kisah Pilu Bocah 7 Tahun Merawat Ibunya yang Alami Gangguan Jiwa Seorang Diri

Dalam melaksanakan tugasnya, kata Nuning, Polri harus lakukan koordinasi dengan BIN dan TNI. Utamannya BIK Polri dalam terapkan kebijakan intelijennya serta merta harus berkoordinasi dengan BIN, apalagi dalam situasi Covid 19 kini kinerja BIN banyak melakukan hal yang bermanfaat dalam tangani Covid 19.

Polri, saat ini harus inovatif dengan mengembangkan SDM anggotanya agar memiliki pengetahuan luas baik secara akademik maupun praktek lapangan. Polisi dituntut harus sigap dan tanggap hadapi perkembangan ancaman baru.

"Terorisme memiliki perkembangan methoda dalam menggerakan aksinya. Saat ini kelompok intoleran memiliki methoda penyebaran ajarannya dengan cara 'enabling environment' alias kondisi yang memungkinkan bagi jaringan tersebut untuk tetap ada dan berkembang," ujarnya.

Nuning mengatakan, enabling environment tidak harus bersentuhan langsung dengan jaringan-jaringan di atas, akan tetapi enabling environment mengirimkan signal bahwa jaringan ini aman untuk tetap eksis.

"Jadi, proses de-radikalisasi itu harus mentargetkan 4 unsur di atas. Yang pertama tentunya harus menghilangkan 'enabling environment' tersebut," ujarnya.

"Kemudian baru membatasi bahkan menghancurkan jaringan-jaringan yang berfungsi sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang kehilangan moral compas dan secara gradual memilih jalan kekerasan yang menurut dia dibenarkan oleh ideologi yang dia anut. Dalam konteks Indonesia, menghilangkan 'enabling environment' itu adalah tugas yang sangat berat dari Presiden Joko Widodo karena mungkin saja orang-orang di sekeliling dia pun ada yang turut menciptakan enabling environment tersebut," imbuhnya.

Narkotika pun semakin banyak varian dan cara penyebarannya. Ada lagi pihak yang memiliki keahlian baru yaitu Narko Terorisme, khususnya para Napi atau ex Napi. Polri juga hadapi ancaman kekinian yaitu kejahatan Nubika (Nuklir, Biologi, Kimia).

Setiap anggota Polri wajib memahami Criminal Justice System dengan berbagai perkembangannya.

Selain itu Polri juga seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat pertahanan siber (cyber defence). Saat ini, peretasan ke Infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber.

Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman Hybrid Warfare.

Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proksi non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat.

Maraknya perang kognitif dan perang persepsi/asumsi yang kerap gunakan narasi Post Truth juga membutuhkan penanganan dengan methode yang tepat, agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa. Indonesia saat ini kerapkali hadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila. Disini Polri dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme.

Terakhir, tidak kalah penting anggota Polri pun harus meningkatkan kemampuan Bela Diri karena semakin banyaknya anggota Polri diserang orang yang tidak bertanggung jawab.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini