Share

Ditagih Utang Rp50 M, Bambang Trihatmodjo Gugat KPKNL Jakarta I dan Setneg

Tim Okezone, Okezone · Senin 28 Juni 2021 15:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 28 337 2432109 ditagih-utang-rp50-m-bambang-trihatmodjo-gugat-kpknl-jakarta-i-dan-setneg-cikMfmQjHa.jpg Bambang Trihatmodjo (Foto: ist)

JAKARTA - Putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, menggungat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dan Kementerian Sekretariat Negara RI lantaran tak terima diminta membayar utang sebesar Rp50 miliar sebagai dana pinjaman dalam pelaksanaan SEA Games 1997.

Gugatan ke PTUN Jakarta itu didaftarkan pada hari ini, Senin (28/6/2021), dengan nomor perkara 153/G/2021/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, Bambang Tri menyatakan bahwa surat piutang yang diterbitkan KPKNL Jakarta I untuk dirinya terkait penyelenggaraan SEA Games 1997 tidak sah lantaran yang bertanggung jawab kepada Kemensetneg dalam sengketa itu adalah PT Tata Insani Mukti.

Sebelumnya Bambang Tri telah dicekal ke luar negeri oleh Menkeu Sri Mulyani. PTUN Jakarta juga telah memenangkan Kemenkeu lantaran saat itu Bambang Tri juga menggungat pencekalan terhadap dirinya.

Baca juga: Sri Mulyani Tagih Utang Bambang Trihatmodjo

"Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)" demikian amar putusan majelis hakim PTUN yang ditetapkan pada Kamis, 4 Maret 2021, sebagaimana dikutip dalam laman resmi pengadilan.

Kasus ini bermula saat penyelenggaran SEA Games pada 1997 silam kekurangan dana sekira Rp45 miliar dari total pembiayaan mencapai Rp105 miliar saat itu. Bahkan, penyelenggara juga memangkas sejumlah anggaran demi melakukan penghematan.

Baca juga: Suami Ulang Tahun, Mayangsari Beri Kecupan Mesra

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Pemerintah saat itu menunjuk konsorsium swasta untuk menyukseskan penyelenggaraan kompetisi olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Ketua konsorsium swasta tersebut merupakan Bambang Tri. Sedangkan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti.

Saat itu, pemerintah memutuskan meminjamkan dana Rp35 miliar kepada pihak konsorsium yang menjadi mitra penyelenggara SEA Games tersebut. Bantuan tersebut melalui jalur Bantuan Presiden (Banpres) yang berumber dari non-APBN dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetneg.

Setelah hajatan SEA Games, Bambang Tri diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5 persen per tahun sehingga tagihan tersebut membengkak menjadi Rp50 M.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini