MPR Minta Jangan Meresahkan dengan Wacana Presiden 3 Periode, HNW: Kondisi Darurat Covid-19

Kiswondari, Sindonews · Rabu 23 Juni 2021 07:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 23 337 2429425 mpr-minta-jangan-meresahkan-dengan-wacana-presiden-3-periode-hnw-kondisi-darurat-covid-19-NLK9af22qh.jpg Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan, ketika pandemi Covid-19 makin mengkhawatirkan dengan varian baru yang banyak memakan korban, isu soal masa jabatan Presiden bukan berhenti, tapi malah melebar, kontroversial dan meresahkan. Hal yang tidak kondusif untuk atasi bencana nasional non alam, Covid-19.

"Terbaru adalah adanya skenario dengan alasan darurat Covid-19, maka masa jabatan Presiden diwacanakan untuk diperpanjang beberapa tahun, sehingga pemilu pun tidak diselenggarakan per lima tahun sekali, sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945," ungkap HNW dalam keterangannya, Selasa(22/6/2021).

HNW menjelaskan, kalau rujukannya UUD NRI 1945, maka wacana atau skenario menambah masa jabatan presiden seperti itu juga tindakan yang inkonstitusional, karena bertentangan dengan Konstitusi yang sudah mengatur dengan jelas masa jabatan presiden hanya 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan saja, yaitu 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945.

Baca Juga: Tegak Lurus Konstitusi dan Reformasi, Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode

"Jadi, tidak ada ketentuan penambahan/perpanjangan tahun masa jabatan. Apalagi pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 juga tegas mengatur Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, termasuk Pemilihan Presiden, apapun kondisinya. Bahkan di era Covid-19 ini pun, Pemerintah dan DPR sudah membahas dan menyepakati UU tentang Pemilu dan Pilpres yang tetap akan diselenggarakan 5 tahunan pada tahun 2024. Itu sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Dengan demikian opsi penambahan tahun jabatan Presiden juga tidak sesuai konstitusi alias ilegal juga," tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan, pandemi Covid-19 bukan alasan legal untuk melanggar konstitusi, atau untuk tidak melaksanakan ketentuan UUD 1945.

(saz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini