Berkas Bupati Nganjuk Dikembalikan, Polri Gelar Perkara Hari Ini

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 22 Juni 2021 14:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 22 337 2429073 berkas-bupati-nganjuk-dikembalikan-polri-gelar-perkara-hari-ini-JM5UebDor9.jpg Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat.(Foto:Istimewa)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Bareskrim Polri diminta melengkapi beberapa oleh dalam perkara tersebut.

"Tanggl 18 juni, berkas perkara di kembalikan oleh jaksa (P19), dan akan di lengkapi oleh penyidik sesuai petunjuk jaksa peneliti," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Rusdi menyebut, dengan begitu, hari ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kembali untuk melengkapi hal yang diminta Jaksa.

"Hari ini sedang di laksanakan gelar perkara, dalam rangka menentukan langkah pemenuhan sesuai petunjuk jaksa, guna melengkapi berkas perkara," ujar Rusdi.

Baca Juga: Bareskrim Geledah Ruang Kerja Bupati Nganjuk dan Kantor Camat

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.

Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk dan ajudannya disangka Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangka tersangka lima Camat disangka Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(saz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini