Mantan Bos Bank Jateng Cabang Blora Jadi Tersangka Korupsi KPR

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 21 Juni 2021 21:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 21 337 2428694 mantan-bos-bank-jateng-cabang-blora-jadi-tersangka-korupsi-kpr-DzCCK1jV9X.jpg Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadhan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Pimpinan Bank Jawa Tengah (Jateng) cabang Blora, berinisial RP ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tahun anggaran 2018-2019.

"Berdasarkan LP nomor LP/0096/II2021 bareskrim, tanggal 11 Februari 2021 tentang dugaan Tipikor pada penyaluran kredit revolving kredit atau RC, kredit proyek, dan KPR di PT Bank Pembangunan Daerah Jateng cabang Blora, yang dilakukan oleh tersangka RP, mantan pimpinan BPD Jateng cabang Blora," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021).

Baca Juga:  Bareskrim Tetapkan Eks Bos Bank Jateng Cabang Jakarta Tersangka Korupsi

Pada tahun anggaran tersebut, kata Ramadhan, Bank Jateng cabang Blora menggelontorkan dana untuk penyaluran kredit tersebut senilai Rp96,3 miliar. Hal itu dimulai dari proses tahapan pengajuan, pencairan hingga penggunaan kredit.

Namun, kata Ramadhan, dalam proses implementasi atau penggunaannya diketemukan indikasi dugaan pidana korupsi lantaran tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Dalam proses penyidikan ditemukan adanya rekayasa dalam penyaluran kredit tersebut yang diduga dilakukan oleh saudara RP bersama dengan pihak-pihak terkait. Proses penyaluran kredit (debitur) dan pihak yang turut serta membantu sehingga berindikasi terjadinya kerugian negara," ujar Ramadhan.

Dalam proses penyidikan ini, Ramadhan mengungkapkan pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 90 saksi. Diantaranya adalah, Staf Bank Jateng cabang Blora dan Debitur. Adapun barang bukti yang diamankan pada kasus ini di antaranya, dokumen pengajuan revolving kredit atau RC, kredit proyek dan kredit KPR, dokumen transaksi dalam penyaluran kredit.

Lalu, penyitaan berupa sertifikat hak milik sebanyak 70, terdiri dari 61 sertifikat hak milik Debitur KPR, 4 sertifikat hak milik sebagai agunan RC, dan lima sertifkat hak milik agunan kredit proyek.

Baca Juga:  Crazy Rich Samin Tan Didakwa Menyuap Anggota DPR Eni Saragih Rp5 Miliar

Kemudian, penyitaan KPR, perumahan Jenar Bersinar 1 sebanyak empat KPR, perumahan Beran Indah sebanyak 3 KPR, perumahaan Kamolan Residence sebanyak 22 KPR, perumahaan Belingi Bahagia sebanyak 50 KPR, perumahaan Pakis Luxury sebanyak 13 KPR.

Bareskrim bakal berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kebutuhan pelimpahan berkas tahap I. Lalu, terkait kerugian negara, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak BPK dan akan dilaksanakan penyitaan beberapa aset dan dokumen.

Atas perbuatannya, RP dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," tutup Ramadhan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini