Negatif Covid-19, Adelin Lis Akan Dikarantina Sebelum Jalani Hukuman Pidana

Dimas Choirul, MNC Media · Sabtu 19 Juni 2021 22:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 19 337 2427874 negatif-covid-19-adelin-lis-akan-dikarantina-sebelum-jalani-hukuman-pidana-LRKFWivOvv.jpg Buronan korupsi, Adelin Lis di Kejagung (foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar konferensi pers (konpers) terkait pemulangan buronan atau terpidana kasus korupsi dan pembalakan liar hutan, Adelin Lis, dari Singapura, Sabtu (19/6/2021) malam.

Adenlin Lis mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.40 WIB dengan menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia GA-837.

Baca juga:  Ini Penampakan Adelin Lis Kenakan Rompi Tahanan Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Adenlis akan menjalani eksekusi tahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

"Eksekusi (badan) mulai per hari ini," katanya saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung.

Baca juga:  Jaksa Agung ST Burhanuddin Pimpin Langsung Konpers Buronan Adelin Lis

Sebelumnya, Leonard mengatakan, kejaksaan terlebih dahulu melakukan tes swab antigen covid-19 terhadap Adelin. Hasil tes menunjukkan bahwa Adelin negatif covid-19. Kendati demikian, Adelin juga harus menjalani karantina kesehatan selama 14 hari.

Leonard menjelaskan, Adenlis menjalani eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2008 silam atas kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. Majelis hakim MA memvonisnya dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, ia juga dihukum membayar pidana uang pengganti sebesar Rp119,8 miliar serta dana reboisasi US$2,938 juta.

Sementara ntuk eksekusi denda dan pidana uang pengganti, Leonard menegaskan tidak akan dilakukan hari ini. "Karena kita baru mendapatkan terpidana," jelas Leonard.

Vonis MA tersebut mengamini tuntutan JPU sebelumnya di Pengadilan Negeri Medan yang memvonis Adelin bebas. Sebelum dieksekusi, Adelin sudah melarikan diri ke luar negeri. Adelin sempat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Januari 2010. Namun, MA menolaknya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini