Kemekumham Terima Rusun untuk Pegawai dari Kementerian PUPR

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 18 Juni 2021 16:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 18 337 2427337 kemekumham-terima-rusun-untuk-pegawai-dari-kementerian-pupr-KWFoi9UImD.jpeg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan telah menerima Barang Milik Negara (BMN) berupa rumah susun (rusun) dan rumah khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun, dua tower rumah susun, 55 unit rumah khusus dan sarana pendukung berupa jalan serta peralatan mebel dengan nilai perolehan Rp65 miliar dialihkan status penggunaanya sebagai rumah pegawai Kemenkumham di lima wilayah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terwujudnya kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ia pun berharap, seluruh pegawai dapat memelihara fasilitas yang sudah diberikan.

"Pelihara dan rawat sepanjang waktu. Jangan lupa catat BMN ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi BMN," kata Andap saat acara penandatanganan berita acara serah terima BMN di Lounge Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal, Jumat (18/6/2021).

BMN itu terdiri dari satu tower rumah susun 42 kamar tipe 36 diperuntukkan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kanwil Kepulauan Riau.

Baca Juga : Kemenkumham Ajukan Dana Rp55 Miliar untuk Bantuan Masyarakat Miskin, Ini Rinciannya

Satu tower rumah susun 42 kamar tipe 36 dan rumah susun 50 kamar tipe 24, serta 28 unit rumah khusus digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Nusakambangan, Kanwil Jawa Tengah.

Berikutnya 7 unit rumah khusus bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kanwil NTT; 10 unit rumah khusus bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kanwil Bali; dan 10 unit rumah khusus dimanfaatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Kanwil Sumatera Utara.

Andap menambahkan, ukuran keberhasilan pemeliharaan BMN rumah pegawai dapat dilihat dari tiga hal. BMN tidak rusak atau jarang rusak, usia pakai panjang, dan tidak ada penyimpangan.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan rumah-rumah tersebut sejak tahun 2018. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka kewajiban dalam hal pemeliharaan, pengamanan, dan pengelolaan BMN beralih dari Kementerian PUPR kepada Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal PUPR, Mohammad Zainal Fatah berharap Kemenkumham dapat melakukan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemanfaatannya sehingga lebih optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini